Kumpulkan Para Pelaku UKM, Dinas Perdagangan Dorong Formalisasi Usaha

Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto (tengah) dalam kegiatan Formalisasi Usaha Perdagangan (Disdag Kota Malang For MalangTIMES)
Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto (tengah) dalam kegiatan Formalisasi Usaha Perdagangan (Disdag Kota Malang For MalangTIMES)

MALANGTIMES - Berupaya melindungi konsumen serta melakukan peningkatan kualitas dari produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Malang mengumpulkan sekitar 50 pelaku usaha UKM.  Tujuannya sosialisasi untikumendorong legalitas produk-produk UKM dalam kegiatan Formalisasi Usaha Perdagangan.

Kepala Disdag Kota Malang, Wahyu Setianto, mengungkapkan, para pelaku UKM yang dikumpulkan, diberi pengetahuan serta dorongan untuk segera mengurus legalitas produk-produk yang mereka hasilkan.

"Ya selain izin usaha, juga termasuk apakah juga produknya sudah layak untuk dipasarkan, hal ini tentunya memacu para pelaku usaha meningkatkan kualitas produk," jelasnya

Dengan begitu, tentunya kepercayaan konsumen terhadap produk-produk para pelaku usaha bisa meningkat dan berdampak pada melonjaknya omset.

"Legalitas sendiri kan juga sebagai upaya dalam melindungi konsumen. Nah pada ageda tadi juga terdapat perwakilan para penjual yang juga kita ajak agar lebih teliti, apalagi saat ini kan juga marak produk palsu," jelasnya

Lanjutnya, pada agenda sosialisasi hadir dari narasumber dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) dan juga Dinas Penanaman Modal – Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang.

"Kalau kesulitan mereka dalam mengurus legalitas kebanyakan masalah waktu, dan ada juga yang ada memalui pihak ketiga melalui calo, kita juga sudah mengimbau agar mengurus sendiri, gambaran proses perizinan juga mudah, tinggal ke DPMPTSP terkait izin apa, lalu ke UPT-UPT terkait," bebernya.

Manfaat lainnya, lebih lanjut ia menjelaskan, dengan memiliki legalitas seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), manakala dalam usaha membutuhkan suntikan modal, bisa membantu untuk akses permodalan kepada pihak bank.

Meskipun bukan persyaratan mutlak, namun untuk kredit dengan plafond tertentu biasanya pihak bank akan mempersyaratkan kepemilikan SIUP sebagai monitor. Tujuannya untuk mengetahui usaha yang dilakukan benar-benar legal. Bank pastinya tidak akan mendanai usaha yang bersifat ilegal.

"Hal ini juga mencegah adanya permasalahan sengketa. Ketika sebuah usaha dijalankan lebih dua orang baik modal maupun pengelolaan usaha, nah bisa saja terjadi konflik, maka dengan SIUP dijelaskan bentuk badan usaha CV atau PT, serta pihak-pihak yang ikut andil atas kepemilikan dan ikut bertanggung jawab atas operasional usaha," pungkasnya.

Editor : A Yahya
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top