Ini Pasal Krusial yang Perlu Diketahui Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini menyampaikan beberapa perubahan dalam administrasi kependudukan membutuhkan sosialisasi yang kini sedang dipersiapkan pihaknya. (Nana/MalangTIMES)
Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini menyampaikan beberapa perubahan dalam administrasi kependudukan membutuhkan sosialisasi yang kini sedang dipersiapkan pihaknya. (Nana/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan dalam perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang nomor 2 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, kini memasuki tahap akhir. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang telah menyiapkan tahap sosialisasi. 

Sosialisasi tersebut terkait dengan beberapa pasal yang mengalami perubahan dikarenakan diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan pelaksanaannya. 

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini menyampaikan sosialisasi menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Kita rancang nanti setelah Perda perubahan di sahkan dan diundangkan. Hasil sosialisasi uji publik memang terdapat berbagai perubahan pasal. Baik yang dihapus maupun di tambahkan, " kata Rini sapaan Kadispendukcapil Kabupaten Malang, Senin (16/4/2018). 

Beberapa pasal yang patut diketahui masyarakat dengan adanya perubahan Perda mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan dianggap krusial terdapat dalam beberapa klausul pasal. 

Rini menyampaikan, di Pasal 11 ayat (1) point c terdapat perubahan mengenai kewajiban pihaknya yang semula hanya menerbitkan dokumen kependudukan menjadi mencetak, menertibkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan. 

"Ada penambahan kewajiban bagi kita dalam perubahan tersebut. Misal dalam distribusi dokumen kependudukan. Kita sebenarnya sudah melakukan hal tersebut dari tahun lalu, " ujarnya. 

Perubahan lain yang dirasa krusial untuk diketahui  dan kerap ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai jangka waktu nomor induk kependudukan (NIK). Masyarakat kerap menanyakan hal tersebut dengan perbandingan KTP lama yang memiliki batas waktu pemakaian.

Dalam Pasal 25 ayat (2) ditegaskan,  bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Bunyi Pasal tersebut sama dengan yang termaktub dalam Perda yang sedang mengalami perubahan. "Substansinya sama hanya ada redaksi yang dirubah, " ujar Rini. 

Di Pasal 67 ayat (1) mengenai pencatatan kematian di wilayah daerah yang berubah, terutama dalam subjek pelapor peristiwa tersebut. Di Pasal 67 ayat (1) Perda nomor 2/2009 dinyatakan, "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili... ". Dirubah menjadi, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk..., ". 

"Sedangkan batas waktu pelaporannya sama yaitu paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, " ujar Rini. Untuk persoalan pengakuan anak yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (2) dilakukan perubahan.

"Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara,". 

Editor : Heryanto
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top