Usut Pemegang Legalitas Unikama, Kemenristek Dikti Temui Kemenkum HAM

Universitas Kanjuruhan Malang saat adanya penutupan ruang pimpinan yayasan. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Universitas Kanjuruhan Malang saat adanya penutupan ruang pimpinan yayasan. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Penanganan konflik Yayasan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP PT PGRI) Malang yang menaungi Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) terus berlanjut.

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bakal segera melakukan koordinasi terkait masalah tersebut dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).

Kepala Sub-Direktorat Pengendalian Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti Henri Tambunan mengungkapkan, koordinasi ini bakal dilakukan untuk melakukan pengecekan  terkait legalitas pengelola yang sah. "Kami masih cari waktu dengan Kemenkum HAM, termasuk dari biro hukum dan organisasi Kemenristek Dikti. Ini kebetulan kami lagi banyak menangani kasus ini," ucap dia.

Dengan status "pembinaan" yang dikeluarkan kepada Unikama, memang ada batasan waktu selama enam bulan. Jika tidak, pastinya bakal terdapat tambahan sanksi yang bisa saja cukup berat. "Tapi yang jelas, dalam waktu enam bulan. harus ada keluar keputusan," ujar Henri.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, konflik Yayasan PPLP PT PGRI masih saja belum berujung. Bahkan tak hanya konflik yayasan antara kubu Soedja'i dengan kubu Christea Frisdiantara. Konflik tersebut juga merambah kepada rektorat hingga berujung adanya dua rektor di Unikama karena masing-masing kubu yang bertikai mengangkat rektor.

Bahkan hari ini (11/4/2018) dijadwalkan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan agenda replik penggugat (kubu Soedja'i) dan bukti tergugat II intervensi.

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top