Sejak Februari, Gelaran Pilkada Mulai Pengaruhi Aliran Uang di Kota Malang

Kepala KPBI Malang Dudi Herawadi saat ditemui usai memberi paparan Kinerja Keuangan Triwulan I 2018 pada awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala KPBI Malang Dudi Herawadi saat ditemui usai memberi paparan Kinerja Keuangan Triwulan I 2018 pada awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Situasi perpolitikan turut mempengaruhi perekonomian di Kota Malang. Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) baru dilangsungkan pada Juni mendatang, tetapi masa kampanye sudah mulai berimbas terhadap aliran uang di masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Malang Dudi Herawadi. Dudi mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian masih tergolong aman dan belum ada lonjakan signifikan.

"Lokalan Malang aman-aman saja, dalam artian tetap ada faktor politik terkait pilkada," ujarnya dalam kegiatan paparan Kinerja Keuangan Triwulan I 2018, hari ini (14/3/2018) di Batavia Resto. 

"Di tahun polittik ini, yang jelas duit beredar akan lebih banyak. Baik kegiatan politik dan non-politik akan ada dampaknya. Apalagi melibatkan APBN, APBD, juga dari para paslon (pasangan calon) dan partai," terangnya.

Salah satu pemicunya, pada tahun politik ini pengeluaran pemerintah akan lebih tinggi. Selain itu juga meningkatnya aktivitas swasta yang berkaitan dengan kebutuhan partai politik.

Bahkan, lanjut Dudi, pergerakan rupiah yang berkaitan dengan pilkada sudah mulai tampak. "Kami koordinasi dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) juga disinyalir ada transaksi yang berkaitan dengan Pilkada sejak Februari tahun ini," ujar pria asli Jawa Barat itu.

Untuk diketahui, di wilayah kerja KPBI Malang ada tiga wilayah yang tahun ini menyelenggarakan pilkada. Yakni Kota Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

"Yang paling diperhatikan, jangan sampai kekurangan uang saja lah. Kami belum mengestimasi jumlah uang yang akan bereda. Tapi BI jelas siap penuhi berapapu kebutuhannya," tegasnya.

Dudi menyebut, kondisi pengaruh iklim politik masih akan berlangsung hingga 2019 mendatang. Sebab, tahun depan bakal ada dua momen sekaligus yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (pileg). 

Indikasi pengaruh momen pilkada tersebut juga tampak dari nominal kliring (perhitungan uang) non-tunai yang ditarik dari KPBI Malang.

Berdasarkan data yang dihimpun MalangTIMES, nominal kliring pada Februari tahun ini mencapai Rp 1,2 triliun. Meningkat dibanding periode yang sama, yakni Rp 1,1 triliun pada Februari 2017 lalu.

"Harapannya nanti juga berimbas ke pergerakan ekonomi di masyarakat. Tapi intinya agar tetap stabil, tidak usah berlebihan lah. Semua yang normal-normal saja," imbaunya.

Sementara itu, indikator-indikator keuangan lain menurut Dudi masih dalam tahap wajar. Mulai dari inflasi, juga pengaruh nilai tukar rupiah yang disebut semakin melemah.

"Isilahnya ya hangat-hangat kuku lah, atau sedang-sedang saja. Akhir Februari lalu terjadi penurunan cadangan devisa. Karena selain pembayaran hutang pemerintah, juga tidak luput untuk stabilisasi," urainya.

Menurut Dudi, pihak BI berupaya menjaga agar jangan sampai nilai rupiah terus menurun. "Kalau di Malang Raya pengaruhnya standar, seperti pengaruh nasional," pungkasnya. 

Editor : Heryanto
Publisher : Zaldi Deo

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top