Lagi-Lagi Angkutan Umum Demo (11)

Taksi Online di Malang Raya Lampaui Kuota, Dishub Jatim Bakal Bertindak

Suasana demonstrasi ribuan sopir angkutan umum di UPTD Dishub Jatim di Karanglo. (Foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)
Suasana demonstrasi ribuan sopir angkutan umum di UPTD Dishub Jatim di Karanglo. (Foto: Hendra Saputra/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Salah satu keluhan yang disampaikan oleh ribuan sopir angkutan umum dalam aksi demonstrasi adalah terkait penegakan kuota transportasi berbasis aplikasi alias taksi online yang beroperasi di Malang Raya. 

Serikat Sopir Indonesia (SSI) dan Himpunan Paguyuban Angkutan Umum Malang (HIPAM) menengarai saat ini ada ribuan armada taksi online yang mencari penghasilan di wilayah Malang Raya. "Untuk Jawa Timur kuotanya 4.445 armada," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Wahid Wahyudi. 

Jumlah kuota itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online). Pemerintah juga menetapkan kuota taksi online di Malang Raya sebanyak 225 armada. Rinciannya, 150 unit kendaraan untuk Kota Malang, 30 unit untuk Kota Batu, serta 75 armada untuk Kabupaten Malang. 

Wahid menegaskan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017 Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tetap berlaku. Termasuk sanksi untuk mereka yang melanggar permenhub itu. "Tetapi untuk sanksi tegas belum dapat diberikan, menunggu petunjuk teknis dari pusat. Sementara itu, operasi tetap dilakukan," terangnya. 

Namun, lanjut Wahid, jika petugas menemukan pelanggaran, maka yang dilakukan adalah pendekatan persuasif. "Ya misalnya nomor kendaraan dicatat dan diimbau mengurusi perizinan atau melengkapi persyaratan seperti di permenhub," ujar pria yang juga menjabat sebagai pejabat sementara (pjs) wali kota Malang itu. 

Penudaan pemberian sanksi itu bukan tanpa alasan. Menurut Wahid, Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan masih menunggu aturan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkom Info). "Pada prinsipnya kami siap menegakkan aturan, termasuk memberi sanksi tegas. Tetapi Kemkominfo harus membuat peraturan yang mengikat pada perusahaan pembuat aplikasi kendaraan online," kata alumnus Universitas Brawijaya (UB) Malang itu. 

Wahid menegaskan, pengaturan tentang taksi berbasis online harus melibatkan tiga kementerian yakni Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Tenaga Kerja. Saat ini, Kementerian Perhubungan sudah mengatur melalui Permenhub No 108 Tahun 2017. Peraturan ini mengikat kepada pengemudi taksi online, dan kendaraan itu sendiri, serta badan usaha taksi online. 

"Ketika sanksi itu ditegakkan hanya mengenai sopir, pemilik kendaraan, atau badan usaha transportasinya. Lalu bagaimana dengan perusahaan pemilik aplikasi. Kalau dia melanggar, seperti apa sanksinya. Ketegasan aturan itu yang harus ada," tegasnya. 
Wahid menegaskan pengaturan tentang kuota itu untuk membantu semua pihak. "Kuota itu dihitung berdasarkan kebutuhan, tidak ujug-ujug. Penghitungan didasarkan antara lain pada jumlah penduduk, tingkat ekonomi masyarakat, dan penumpang," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Wahid meminta kepada pihak taksi online untuk memenuhi persyaratan sesuai Permenhub 108. Di sisi lain, ia meminta semua pihak menjaga kondusivitas Jawa Timur, termasuk Kota Malang. Pihaknya berjanji terus melakukan operasi persuasif terhadap taksi online yang tidak memenuhi persyaratan. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Zaldi Deo

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top