Lagi-Lagi Demo Angkutan Umum (9)

Usai Berorasi Sopir Angkot Gelar Mediasi, Apa Tuntutannya?

Suasana mediasi perwakilan Serikat Sopir Indonesia Malang Raya bersama UPT LLAJ Malang Dishub Jatim, Polres Malang di Kantor UPTD Dishub Jatim. (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Suasana mediasi perwakilan Serikat Sopir Indonesia Malang Raya bersama UPT LLAJ Malang Dishub Jatim, Polres Malang di Kantor UPTD Dishub Jatim. (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Usai berorasi, perwakilan sopir angkutan umum yang tergabung di Serikat Sopir Indonesia (SSI) Malang Raya, melakukan mediasi di dalam kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Jalan Raya Karanglo No. 71 Singosari, Kabupaten Malang, Rabu (14/3/2018).

Mediasi aksi demo tentang Peraturan Menteri Perhubungan 108/2017 tersebut, dihadiri sekitar 18 perwakilan dari SSI Malang Raya, Kepala UPT Lalu Lintas Angkutan Jalan Malang Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Lely Aryani, Kasi Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jatim, Triana Wijayanti, Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung, dan Wakapolres Malang, Kompol Decky Hermansyah.

Dalam mediasi tersebut, Ketua SSI Malang Raya, Agus Mulyono menyampaikan aksi ini sebagai bentuk aspirasi tekait sejauh mana Dishub Jatim dalam melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. 

"Sejak ditetapkan 1 November 2017 lalu, kami menilai belum segera dilaksanakan. Intinya kami ingin peraturan itu segera ditertibkan dan ditegakkan, jangan mengulur waktu," kata Agus saat menyampaikan tuntutannya di ruang mediasi Kantor UPTD Dishub Propinsi Jatim tersebut.

Agus menyesalkan kenapa yang dilakukan operasi simpatik hanya angkutan konvensional tidak berlaku pada angkutan online. 

"Kami tidak menolak adanya angkutan online, kami monggo saja itu tuntutan zaman, tapi harus ada regulasi tarif harganya juga. Kami juga harus membayar pajak, uji kir, koperasi, sedangkan angkutan online tidak ada hanya teguran saja," ucapnya. 

"Setoran sopir angkutan konvensional sepi, belum cukup untuk setoran apalagi untuk belanja kebutuhan ekonomi keluarga. Kami sudah sabar menghadapi peraturan pemerintah," lanjutnya.

Dalam aksi ini para sopir angkot Malang Raya uga berharap kepada Presiden Jokowi bisa mendengar dan mengetahui aksi ini, sebab kejadian ini tidak hanya terjadi di sini saja, tapi juga di daerah lainnya.

"Terkait kuota angkutan online di Malang Raya, Dishub Jatim harus memberikan data yang riil, agar kami tahu mana angkutan online yang sudah reami. Kami tidak akan melakukan sweeping karena ada kepolisian yang mengamankan. Kami ingin menertibkan saja, kami warga Malang Raya orangnya ramah-ramah," tegasnya.

Kemudian Agus mengimbau Permen Perhubungan Nomor 108/2017 segera ada regulasi yang jelas agar peraturannya tidak membingungkan antara sopir angkutan konvensional dan online.

Hal senada disampaikan, Sektetaris DPC SSI Malang Raya, Iskandar. Ia mengatakan inti permasalahan Permen Perhubungan Nomor 108/2017.

"Sekarang siapa saja bisa menjadi sopir online dan persaingan penumpang lebih ke angkutan online, setoran semakin sepi. Sekarang bagaimana pemerintah pusat membatasi kuota angkutan online yang semakin banyak jumlahnya," terang Edi.

Kemudian, kritik lain dari sopir angkot terkait Permenhub 108/2017 adanya kemudahan bagi angkutan online dalam mengurus SIM dengan mudah dan murah.

"Masak angkutan online yang baru lahir saja sudah diberi kemudahan fasilitas dari pemerintah pusat, sedangkan kami yang sudah lama belum ada bantuan fasilitas uji Kir," ujarnya.

Dalam acara mediasi tuntutan sopir angkutan konvensional itu mulai pukul 10.30 WIB hingga 12.30 WIB berjalan lancar dan kondusif. Usai melaksanakan mediasi ratusan sopir angkot mulai meninggalkan Kantor UPTD Dishub Provinsi Jatim.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top