Bola Panas SMPN 4 Kepanjen Masuk Babak Baru (7)

Blunder, Ungkap Kasus Penahanan Ijazah Siswa, Ternyata di Sekolah Lamanya Juga Terjadi

Kasus penahanan ijazah siswa di SMPN 4 Kepanjen yang dilaporkan oleh elemen masyarakat peduli pendidikan ke Polres Malang akan membuka persoalan ini secara masif di berbagai sekolah lainnya. (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Kasus penahanan ijazah siswa di SMPN 4 Kepanjen yang dilaporkan oleh elemen masyarakat peduli pendidikan ke Polres Malang akan membuka persoalan ini secara masif di berbagai sekolah lainnya. (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ungkap kasus penahanan ijazah siswa oleh Suburyanto Kepala SMPN 4 Kepanjen kepada media sebagai penguat pemberhentian Komite Sekolah periode 2017-2020, ternyata menjadi blunder bagi dirinya sendiri. 

Hal ini dikarenakan, kasus penahanan ijazah yang menjadi rahasia umum setiap tahun terjadi di sekolah, juga terjadi pada saat dia menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMPN 1 Pakisaji. 

Dari berbagai informasi yang didapatkan MalangTIMES, di SMPN 1 Pakisaji penahanan ijazah pun terbilang banyak dan terjadi setiap tahun di masa kepemimpinan Subur. Sebut saja, di tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 51 ijazah yang masih tertahan di sekolah yang dipimpin Subur. Belum di tahun-tahun di bawah 2015 yang jumlahnya juga relatif banyak.

Total ijazah dari data tersebut yang masih tertahan sebanyak 116 lembar dan merata di kelas 9 A sampai 9 G.  (Data Ijazah Masih Tertahan, Lihat Grafis di Bawah Ini).  

Hal ini tentunya menjadi blunder bagi Subur yang memperkarakan Kasek SMPN 4 Kepanjen yang lama, Rahmad (Kasek SMPN 1 Bululawang saat ini, red) dan komite lama atas penahanan ijazah di sekolah favorit di Kabupaten Malang ini. 

Selain membuka masa lalunya sebagai Kasek di SMPN 1 Pakisaji yang juga mengalami kasus serupa,  juga bola panas yang telah masuk di ranah hukum dan melibatkan pihak yang diadukan, akan membuka hal sama dengan yang dilaporkan tersebut. 

Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang menegaskan, apabila memang kasus tersebut ada unsur pidananya bisa dilakukan pelaporan kepada pihak berwenang. 

Kondisi tersebut tentunya menjadi api dalam sekam dalam dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Pasalnya, dengan alasan apapun pihak sekolah dilarang untuk melakukan penahanan ijazah siswa. Hal ini bahkan bisa mengundang sanksi berat bagi pihak sekolah yang melakukan tindakan tersebut. 

M Hidayat bahkan terlihat berang dengan mencuatnya penahanan ijazah siswa tersebut. Dirinya menyatakan, akan menindak sekolah yang melakukan perbuatan tersebut. 

"Tindakan fatal dan jelas-jelas melanggar kalau ada penahanan ijazah dengan alasan apapun. Saya akan menindaknya,  silahkan laporkan ke saya," kata M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Malang, Rabu (14/03). 

Dayat juga menyampaikan sejak dirinya menjabat di dinas yang memiliki karyawan sangat gemuk  secara kuantitas, belum pernah mendapatkan laporan mengenai penahanan ijazah. 

"Belum ada, baik dari pihak sekolah maupun masyarakat. Dengan mencuatnya ini,  ekali lagi silahkan lapor ke kita," ujarnya. 

Persoalan penahanan ijazah bisa serupa fenomena gunung es. Kasusnya setiap tahun ada tetapi tertutup. Polemik di tubuh SMPN 4 Kepanjen menjadi pemicu kasus ini kembali terangkat ke permukaan. Menjadi bahan bagi seluruh elemen pendidikan di Bhumi Arema untuk melakukan berbagai evaluasi dalam menihilkan penahanan ijazah siswa. 

Karena, seperti dilansir dari berbagai media nasional, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara tegas melarang adanya penahanan ijazah siswa dengan alasan apapun. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top