Bola Panas SMPN 4 Kepanjen Terus Menggelinding (4)

Merasa Disudutkan, Kasek Subur Beber Kronologi Kisruh di SMPN 4 Kepanjen

Suburyanto, kepala SMPN 4 Kepanjen, memperlihatkan bukti adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaan sekolah di bawah Kasek Rahmad yang digantikannya. Adanya penahanan ijazah adalah awal konflik tersebut. (Nana)
Suburyanto, kepala SMPN 4 Kepanjen, memperlihatkan bukti adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaan sekolah di bawah Kasek Rahmad yang digantikannya. Adanya penahanan ijazah adalah awal konflik tersebut. (Nana)

MALANGTIMES – Setelah sempat menghindar dari media, Kepala SMPN 4 Kepanjen Suburyanto akhirnya membeberkan berbagai persoalan yang tadinya terbilang tertutup itu. Kehadiran Subur di muka media untuk menjelaskan duduk persoalan dari sisi pihaknya bisa terlaksana atas peran Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang M. Hidayat.

Bertempat di salah satu rumah makan di Kepanjen, kasek yang disapa Subur itu membawa beberapa dokumen. Dia menerangkan persoalan yang membuat diri dan keluarganya tertekan selama sepekan lebih dengan adanya persoalan tersebut. “Saya dan keluarga sempet stres dengan adanya pemberitaan tentang persoalan ini. Semua pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak komite itu tidak benar. Saya bawa bukti-buktinya,” kata Subur dengan suara bergetar kepada MalangTIMES.

Menurut Subur yang kembali menjabat sebagai kepala SMPN 4 Kepanjen sejak Januari 2018 setelah dipindah ke Pakisaji, persoalan diawali dengan adanya somasi dari orang tua siswa. Somasi orang tua kepada SMPN 4 Kepanjen tersebut berkaitan dengan adanya penahanan ijazah siswa. Total ijazah yang ditahan saat kepala SMPN 4 Kepanjen dijabat Rahmad sekitar 78 lembar. “Ijazah ini ditahun karena orang tua siswa belum melunasi dana investasi. Orang tua siswa yang ijazahnya ditahan ini akhirnya melakukan somasi dan akan melakukan jalur hukum,” ujarnya.

Subur akhirnya  mengumpulkan seluruh staf dan guru tanggal 10 Februari 2018, setelah para orang tua siswa melakukan somasi pada 5 Februari 2018. Dalam rapat itulah, Subur bertanya tentang persoalan tersebut dan mendapat jawaban bahwa ijazah siswa yang ditahan  dikarenakan orang tua belum melunasi dana investasi. 

M Hidayat (kiri) Kadisdik Kabupaten Malang yang diinstruksikan Bupati untuk menyelesaikan konflik di SMPN 4 Kepanjen bergerak cepat dengan mendatangkan Subur (Nana)

“Ini kan sudah kelewatan. Ijazah siswa tidak boleh ditahan. Rahmad sebagai kasek tidak kompeten. Ini juga sama saat dia di Pakisaji. Saat saya sampaikan ke ketua komite, kok malah membela Rahmad yang salah. Bahkan mereka masuk terlalu dalam urusan tersebut. Ini jelas komite tidak amanah dengan orang tua siswa,” ucap Subur yang memperlihatkan dokumen siswa yang ijazahnya ditahan karena belum selesai membayar dana investasi. 

Dari persoalan awal itulah, akhirnya polemik di tubuh SMPN 4 Kepanjen semakin memanas  dan akhirnya merembet mengenai keuangan pembangunan empat ruang kelas sekolah tahun 2012/2013. Persoalan keuangan atas pembangunan yang sempat membuat Inspektorat (saat dipimpin Didik Budi Muljono, kini sekda Kabupaten Malang), Dinas Pendidikan (saat dipimpin Budi Iswoyo, kini kadis lingkungan hidup), komite serta lainnya pernah ikut dalam proses penyelesaian persoalan keuangan tersebut.

Ternyata, setelah adanya audit tersebut, persoalan tidak langsung selesai. Subur yang saat itu menjabat kepala SMPN 1 Ngajum tahun 2014 merasa ada kejanggalan dengan audit tersebut. Bahkan, dirinya tidak dilibatkan dalam proses tersebut. “Inspektorat tidak menghadirkan saya waktu itu. Dari hasil audit katanya dana pembangunan sekitar Rp 450 juta. Padahal, untuk itu, habis di atas 700 juta rupiah,” tukasnya menyesalkan Inspektorat Kabupaten Malang.

Dari total pinjaman pembangunan kelas ke Bank Mualamat sebesar Rp 600 juta, sertifikat tanah dan rumah Subur yang dijadikan jaminannya. Belum selesai pembangunan, Subur dipindahtugaskan (Mei 2013, red) dan diganti Sutikno. Subur yang menyatakan langkahnya menjaminkan sertifikat dan rumahnya sebagai blunder tersebut akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kadisdik (saat itu) Budi Iswoyo atas kepemilikannya yang sampai saat ini masih berada di Bank Mualamat. 

Sampai Sutikno diganti Rahmad, persoalan tersebut tak berujung pangkal. “Saya sempat rapat di disdik dan seperti menjadi pesakitan. Padahal saya hanya ingin sertifikat tanah dan rumah serta angsuran sekitar 7-9 kali ke bank selesai,” ungkapnya dengan emosional.

Permasalahan semakin meruncing saat Subur kembali jadi kepala SMPN 4 Kepanjen. Komite sekolah di bawah kepemimpinan Sugijanto Basoeki, menurut Subur, malah menutup akses atas keuangan sekolah yang dimintanya. Komite malah membela Rahmad dan tidak kooperatif dengan Subur dalam persoalan dana pembangunan kelas di SMPN 4 Kepanjen.

Perselisihan inilah yang kemudian menggulirkan adanya dana Rp 30 juta yang menurut Sugijanto diminta Subur untuk membayar jasa atau tanda terima kasih kepada pihak yang telah membantu proses perpindahannya. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top