Ditanya KPK, Sutiaji Ungkap Fakta-Fakta Ini

Pasangan SAE, Sutiaji dan Sofyan Edy J (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Pasangan SAE, Sutiaji dan Sofyan Edy J (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ada banyak hal menarik ternyata dari proses pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Wali Kota Malang Sutiaji di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Sutiaji yang kini mencalonkan kembali sebagai Wali Kota Malang 2018-2023 pada Pilkada 2018 berpasangan dengan Ketua DPD Golkar Kota Malang Sofyan Edy Jarwoko ini dimintai keterangan oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap yang menyeret mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas PU Kota Malang Djarot Edi Sulistyono sebagai terdakwa. 

Hanya saja, kepada MalangTIMES Sutiaji mengungkapkan dirinya tidak mengetahui apakah kesaksiannya untuk Arief Wicaksono atau Djarot atau untuk pihak lain.

Dalam pemeriksaan itu Sutiaji mengaku ditanyai penyidik KPK seputar perkenalannya dengan anggota DPRD Kota Malang, pihak swasta maupun salah satu pejabat Pemkot yang namanya beberapa kali disebut oleh penyidik KPK. Hanya saja, Sutiaji tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. 

"Ya saya jelaskan yang tersangka dari pejabat dan dewan kan dua. Tapi saya tidak tahu bersaksi untuk siapa. Tapi saya jawab saya kenalnya ini, saya suruh nulis sendiri siapa yang saya kenal sesuai pertanyaan penyidik. Apakah kenal anggota dewan ini, eksekutif ini, dan pihak swasta ini, " jelasnya saat konferensi pers, Kamis (15/2/2018).

Sutiaji menegaskan dalam pemeriksaan tidak semua anggota dewan atau ketua fraksi di DPRD Kota Malang disebut dalam pemeriksaan tersebut.

"Saya harap proses hukum berjalan dengan baik sehingga masyarakat kita tidak abu-abu memandang kasus ini," jelasnya

Dalam pemeriksaan tersebut, lanjutnya, dirinya tidak mengetahui pasti berapa jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia hanya ingat bahwa berkas pemeriksaan ada sembilan halaman.

"Pertanyaannya hanya seputar perkenalan dan pembahasan anggaran. Pokoknya, saya hanya ditanya apakah kenal dengan anggota dewan, pejabat di eksekutif, maupun pihak swasta yang terkait dengan kasus ini," beber Sutiaji.

Menurutnya, sesuai undang-undang 32 tahun 2004 tugas dan kewenangan Wakil Wali Kota hanya berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan perempuan serta urusan kepemudaan.

"Berkaitan dengan anggaran menjadi otoritas wali kota. Yang namanya anggaran, wakil wali kota tidak punya wewenang atau otoritas untuk tanda tangan dalam klausul nota kesepahaman antara DPRD dengan wali kota. Wakil wali kota hanya sebatas paraf," bebernya.

"Kecuali jka wali kota sedang ada di luar kota atau dalam masa cuti maka bisa saja kekuasaan berada di tangan wakil wakil kota," pungkasnya.

Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top