Uang Disimpan di Perut, Kades Kalisongo Tak Berkutik di Hadapan Saber Pungli

Tersangka kades Kalisongo, Dau, yang sempat memasukkan uang ke perutnya saat digerebek tim saber pungli, Kamis (15/02). (Nana)
Tersangka kades Kalisongo, Dau, yang sempat memasukkan uang ke perutnya saat digerebek tim saber pungli, Kamis (15/02). (Nana)

MALANGTIMES - Sepandai-pandainya tupai meloncat,  pasti jatuh jua. Begitu pun perilaku Kepala Desa Kalisongo,  Kecamatan Dau, Siswanto yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan mempergunakan jabatannya. 

Setelah aksinya meminta uang pelicin kepada pihak pengembang perumahaan untuk rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) atau izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) berhasil selama dua kali senilai Rp 20 juta. Kades Kalisongo akhirnya tertangkap tangan juga oleh Tim Saber Pungli KPK  Rabu (14/02) siang di kantor Balai Desa Kalisongo. 

Siswanto ditangkap dengan barqng bukti berupa uang senilai Rp 7,5 juta yang saat itu disembunyikan di  perutnya. "Tersangka memang saat itu memasukkan uang tersebut di  perutnya, " kata Ketua Saber Pungli Polres Malang Kompol Deky Hermansyah,  Kamis (15/02). 

Tapi karena tim saber pungli telah mengantongi beberapa keterangan valid,  kelakuan kades Kalisongo ini tetap terendus. Dan akhirnya digelandang ke Mapolres Malang. 

Total uang yang diminta dalam pengurusan IMB dan IPPT oleh kades Kalisongo sebesar Rp 140 juta. Baru diterima sebanyak Rp 27,5 juta,  Siswanto akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian. 

Di kesempatan sama,  kapolres Malang menyatakan,  sebenarnya pengurusan untuk pembangunan perumahan,  perizinannya berada di instansi terkait,  yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang. 

"Tapi memang ada syarat sebelum itu,  dimintakan atau adanya rekomendasi kepada Kades setempat. Selain ada juga tanda tangan dari tetangga sekitar pembangunan tersebut, " ujar AKBP Yade Setiawan Ujung kepada media. 

Ujung melanjutkan,  operasi tangkap Tnangan (OTT) yang dilakukan tim saber pungli kepada Kades Kalisongo,  bukan berarti aparat penegak hukum mengedepankan tindakan represif semata. Pihaknya  berulang-ulang telah melakukan imbauan,  sosialisasi kepada seluruh kades maupun masyarakat mengenai hal tersebut. 

"Pembentukan satgas saber pungli dari tingkat pusat sampai Polreals pun sudah dibentuk.  Tapi mereka yang tidak mengindahkan hal ini,  kita tindak sesuai hukum yang berlaku, " tegas Ujung yang merilis kasus OTT tersebut kepada media. (*) 

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Alfin Fauzan

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top