Posisinya Diganti, Wali Kota Malang Ungkap Tiga Hal Ini

Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi saat menerima SK mendagri yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi saat menerima SK mendagri yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Moch. Anton mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur Wahid Wahyudi menjadi pejabat sementara (pjs) wali kota Malang. Selama empat bulan mendatang, posisi dan tugas-tugasnya sebagai pucuk pimpinan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal digantikan oleh Wahid.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Wahid Wahyudi, sekaligus menitipkan kondusivitas Kota Malang yang terbangun baik dan telah diakui secara nasional dan juga internasional," ungkap Anton usai prosesi pengukuhan.

Selain itu, Anton menggarisbawahi pesan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Yakni agar pjs meneruskan dan menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah berjalan baik selama ini. "Pjs nanti akan memegang tanggung jawab besar terutama dalam menyukseskan pilkada damai. Dan yang paling utama adalah menjaga netralitas," ucapnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dishub Jatim Wahid Wahyudi dikukuhkan menjadi pjs wali kota Malang terhitung sejak 15 Februari 2018. Penunjukan pejabat provinsi tersebut dikarenakan pucuk pimpinan Pemkot Malang kosong karena Anton dan wakilnya, Sutiaji, maju menjadi peserta Pilkada Kota Malang tahun ini.

Penunjukan pjs wali kota Malang tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri No 131.35-271 tahun 2018. Selain di Kota Malang, pengukuhan pjs secara serentak juga dilakukan bagi tiga kota/kabupaten lain. Yakni Kota Kediri, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Tulungagung. Pengukuhan  berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya. 

Pengukuhan dan penyerahan tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wali Kota Malang Moch. Anton, Sekertaris Daerah Kota Malang Wasto dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang. 

Dalam sambutannya, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengucapkan selamat kepada empat Pjs wali kota yang dikukuhkan pada hari ini. "Atas nama Mendagri saya ucapkan selamat kepada empat Pjs bupati dan wali kota. Mendagri berpesan agar menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang tertulis di SK," kata dia.

Ia menjelaskan, ada beberapa tiga tugas pokok yang diemban oleh Pjs bupati/wali kota yang dikukuhkan pada hari ini. Pertama yakni memastikan urusan daerah berjalan dengan baik, kedua menjaga keamanan dan ketiga yakni memastikan Pilkada berjalan dengan lancar. "Pjs harus memastikan ketentraman dan ketertiban masyarakat jangan sampai ada huru hara apalagi dalam masa pilkada," tukasnya.

Karena itu, seluruh pjs kepala daerah harus membangun komunikasi yang baik dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) agar ketertiban dan keamanan daerah bisa berjalan dengan baik. "Pesta demokrasi harus berjalan dengan senyuman jangan sampai menimbulkan ketegangan," tandasnya.

Selain itu, lanjut Sumarsono, pjs bupati/wali kota harus menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan cara melakukan pengecekan agar tidak ada yang ikut terlibat dalam kontestasi politik. "Ada beberapa tahapan jika ada ASN yang ketahuan terlibat dalam Pilkada. Pertama tegur secara lisan, kirim surat dan terakhir bisa diajukan pemberhentian," ucap Sumarsono.

Dalam kesempatan tersebut, pjs bupati/wali kota juga harus membangun komunikasi dengan wali kota/bupati yang sedang cuti. Pasalnya, hal itu diperbolehkan sepanjang berbicara soal program dan bidang tertentu yang harus diefektifkan dan dioptimalkan. "Karena pjs melaksanakan tugas petahana maka diperbolehkan membangun komunikasi soal item apa saja yang harus diselesaikan. Sama halnya ketika saya mengganti posisi Ahok, dia memberikan saya tujuh catatan untuk diselesaikan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan pentingnya pjs membangun komunikasi dengan berbagai elemen termasuk dengan forkopimda setempat. Komunikasi ini penting agar menjaga suasana aman dan nyaman. Peraturan harus ditegakkan. "Netralitas penting untuk dijaga agar pilkada dapat dijaga dengan baik," kata Soekarwo.

Tiga pjs lain yang dikukuhkan yakni Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Jarianto menggantikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dengan SK Mendagri No 131.35-260 tahun 2018. Lalu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Setiadjit menggantikan Bupati Jombang Nyono Suharli berdasarkan SK Mendagri nomor 131.35-245 Tahun 2018. Serta Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Jatim Djumadi menggantikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berdasarkan SK Mendagri No 131.35-261 tahun 2018. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Angga .

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top