Pemkot Malang Kaji Ulang Tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kawasan Kumuh

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang membahas perubahan peraturan daerah terkait pajak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang yang membahas perubahan peraturan daerah terkait pajak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Masuk di pertengahan Februari ini, lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Malang mulai gencar melakukan pembahasan-pembahasan peraturan daerah (perda).

Salah satunya, yakni perubahan Perda Kota Malang tentang Pajak Daerah serta Perda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. 

Hari ini (13/2/2018), rapat paripurna lanjutan atas perubahan perda tersebut digelar di gedung DPRD Kota Malang.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ade Herawanto mengungkapkan, dasar perubahan aturan tersebut karena lembaga tersebut menngalami perubahan nomenklatur.

Seperti yang diketahui, pada awal 2017 lalu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang resmi berubah menjadi BP2D. 

"Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan nomenklatur itu juga harus diubah. Perubahan ini akan mendukung kinerja BP2D karena di dalamnya ada beberapa pasal yang berhubungan dengan petugas di lapangan," ujar Ade.

Perubahan tersebut, juga untuk meminimalkan risiko jika petugas pajak sedang melaksanakan penindakan.

"Kalau tidak ada payung hukumnya, kan berisiko juga. Payung hukumnya harus jelas khusus untuk BP2D," terangnya. 

Selain itu, lanjut Ade, ada juga pasal-pasal yang sudah tidak berlaku karena adanya perubahan aturan di tingkat pusat. Termasuk penyesuaian-penyesuain terhadap kondisi terkini perpajakan daerah.

Selama ini, perpajakan di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. "Jadi ada pasal-pasal out of date atau ketinggalan zaman yang harus disesuaikan," ujarnya.

Berdasarkan peraturan undang-undang dan peraturan daerah Kota Malang, besaran tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) selalu disesuaikan dengan masing-masing zonasi yang ditetapkan. Salah satunya kawasan kumuh yang memiliki besaranpajak lebih kecil dibanding zona perdagangan maupun zona-zona lain.

Dalam pembahasan yang berlangsung, DPRD Kota Malang meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib warga miskin melalui mekanisme keringanan biaya arau tarif dari PBB.

Kemampuan wajib pajak (WP) juga musti menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan.

"Karena eksekutif yang memiliki hak (penentuan pajak), maka memang perlu kami tekankan agar PBB tidak dipukul rata. Harus ada pembagian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang," ujar Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim saat ditemui usai paripurna. 

Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menekankan bahwa peraturan yang berkaitan dengan perbedaan besaran tarif PBB di berbagai kawasan sudah diatur dalam Perda sebelumnya.

Menurutnya, ada beberapa komponen yang dijadikan penentu besaran pajak. "Jadi sudah ada pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji besaran pajak, memang sudah ada zonasi dan semua tidak dipukul rata," jelasnya.

Selama ini, lanjutnya, penerapan PBB di berbagai wilayah selalu menyesuaikan dengan kriteria yang ada. Untuk kawasan kumuh, besaran pajak yang ditetapkan sudah pasti memiliki keistimewaan dengan memperhatikan latar belakang yang ada.

Sutiaji juga menegaskan jika PBB sama sekali tidak dapat dibebaskan secara cuma-cuma. Namun khusus untuk warga miskin, dapat mengajukan surat keringanan kepada pemerintah Kota Malang. Sehingga, warga miskin tidak harus lagi merasa keberatan dengan besaran pajak yang ditetapkan.

"Jadi warga miskin boleh mengajukan keringanan kepada walikota, tapi tidak dapat dibebaskan atau digratiskan," pungkasnya.

Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top