Tahapan Pilkada Kota Malang Rawan Konflik Penyalahgunaan Jabatan, Kenapa?

Komisioner KPU Kota Malang saat menerima pendaftaran pasangan calon. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Komisioner KPU Kota Malang saat menerima pendaftaran pasangan calon. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Pelaksanaan Pilkada Kota Malang tahun ini bisa jadi bakal rawan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Dalam tahapan pilkada yang telah ditetapkan, ada masa sekitar empat hari saat masa cuti para petahana habis dan kembali menjabat.

Seperti diberitakan sebelumnya, saat ini tiga pasangan calon telah mendaftar di KPU Kota Malang. Dua di antaranya yakni petahana atau masih aktif menjabat. Yakni Wali Kota Malang Moch Anton yang menggandeng Syamsul Mahmud, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji yang berpasangan dengan Sofyan Edi Jarwoko. Satu paslon lain yaitu anggota DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban dan Achmad Wanedi. 

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye, maka kepala daerah yang menjadi bakal pasangan calon wajib mengajukan cuti ke atasannya. Surat izin cuti sebagaimana dimaksud, disampaikan pada KPU paling lambat pada hari pertama masa kampanye, yaitu tanggal 15 Februari 2018.

Sementara bagi anggota legislatif, musti menunjukkan bukti pengunduran diri dari keanggotaan dewan. Yang jadi masalah cuti yang diatur berlangsung selama masa kampanye yakni mulai 15 Februari hingga 23 Juni. Padahal tanggal pilkada serentak adalah 27 Juni 2017. 

Ada jeda antara tanggal 23 sampai 27 Juni, atau empat hari setelah masa cuti habis, kedua petahana kembali ke jabatana masing-masing. Artinya di masa tenang, petahana ini masih berkuasa hingga hari pemilihan diselenggarakan.

Komisionner KPU Kota Malang Bidang Hukum Fajar Santosa mengungkapkan, cuti para petahana dilakukan mulai kampanye sampai habis masa kampanye. Dia membenarkan kalau saat masa tenang para petahana kembali ke jabatan masing-masing.

Tapi dia enggan berkomentar soal kemungkinan konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan di masa tenang itu. "Iya (pada masa tenang sudah menjabat lagi). Dasarnya UU Pilkada," ujar Fajar singkat. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto memastikan saat pilkada berlangsung tidak akan berpengaruh pada proses pemerintahan. "Nanti ada pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk Gubernur Jawa Timur (saat wali kota dan wakil wali kota cuti). Pemerintahan berjalan normal," ujarnya. 

 

 

Editor : Heryanto
Publisher : Aditya Fachril Bayu

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top