Bawaslu Kirimi Surat ke Seluruh Perusahaan di Kota Malang Jelang Pilkada, Ada Apa?

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang berupaya meminimalisasi hilangnya hak suara masyarakat dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat jelang Pilkada Kota Malang pada Juni 2018. Caranya antara lain dengan mengirimi surat kepada seluruh perusahaan-perusahaan di Kota Malang.

Pengiriman surat tersebut agar pihak perusahaan mengizinkan atau meliburkan para karyawannya guna memberikan hak suaranya saat waktu berlangsungnya pencoblosan.

Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa mengungkapkan, memang nantinya pihaknya akan mengirimi surat ke seluruh perusahaan yang ada di Kota Malang. Sehingga para pekerja tidak kehilangan hak pilihnya dan bisa memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin Kota Malang. "Perusahaan harus mengizinkan atau memberikan waktu sebentar untuk para karyawannya yang merupakan warga Kota Malang untuk memberikan suara hak pilihnya," ucap Alim (14/1/2018)

Jika perusahaan tidak mengizinkan atau meliburkan bahkan melarang karyawannya untuk memberikan suara partisipasi politiknya, maka sudah jelas bahwa perusahan tersebut akan dikenakan sanksi karena masuk dalam tindakan pidana pemilu dan bisa dikenakan sanksi pidanan penjara dua tahun. "Ketika seseorang atau institusi mengahalangi hak pilih seseorang untuk menggunakan hak pilih mereka, nah itu masuk dalam pidana pemilu," ujarnya.

Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, mereka yang melarang bisa dikenakan pidana penjara 24 bulan sampai 72 bulan  dan denda sebesar Rp 24 juta sampai Rp 72 juta.

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top