Angka Cantik, 616 Personel Polres Makota Siap Terjun Amankan Pilkada Kota Malang

Suasana kegiatan pembekalan pengamanan Pilkada Kota Malang kepada anggota Polres Malang Kota. (Foto: Humas Polres Makota for MalangTIMES)
Suasana kegiatan pembekalan pengamanan Pilkada Kota Malang kepada anggota Polres Malang Kota. (Foto: Humas Polres Makota for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Memasuki tahapan Pilkada Kota Malang 2018 ini, Polres Malang Kota (Makota) terus bersiap untuk meningkatkan pengamanan wilayah. Terlebih, personel kepolisian merupakan salah satu ujung tombak ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Salah satu yang dilakukan yakni memberi pembekalan kepada anggota-anggota yang bertugas agar proses pengamanan event lima tahunan tersebut berjalan aman dan lancar. Dalam Pilkada 2018, ada 616 personel Polres Malang Kota yang mengikuti pelatihan Pra-Operasi Mantap Praja Makota Semeru.

Kegiatan tersebut digelar di GOR Ken Arok selama dua hari, mulai hari ini (12/1/2018) hingga besok. Kasubag Humas Polres Malang Kota Ipda Ni Made Seruni Marhaeni mengatakan, pelatihan tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman pada personel kepolisian yang terlibat dalam Operasi Mantap Praja untuk melakukan pengaman sesuai dengan prosedur tetap (protap).

"Semua personel pengamanan harus menjalankan tugasnya sesuai protap, supaya nanti pengamanan bisa berjalan dengan lancar," ujar Ipda Heni, sapaan akrabnya.  

Dia mengungkapkan, pengamanan kepolisian ini dilakukan pada semua tahapan Pilkada Kota Malang. Mulai dari proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga pelantikan wali kota terpilih. Pada pilkada kali ini, untuk proses pendaftaran dan verifikasi berkas pasangan calon pada 8 Januari-11 Februari 2018, disiagakan 175 personel. Di masa tenang pada 24 dan 26 Juni, disiagakan 308 personel. "Pada saat pelantikan paslon terpilih, selain 616 personel, kami dibantu 125 personel Brimob," ungkapnya. 

Pada pilkada Kota Malang, ada sejumlah potensi kerawanan yang perlu diwaspadai. Di antaranya bentrok antar-pendukung paslon, pelanggaran atau tindak pidana pemilu, aksi sabotase atau teror, pengerahan massa untuk melakukan unjuk rasa, serta protes dari pendukung paslon di masa penghitungan suara. 

"Semua potensi kerawanan ini kami pecahkan bersama. Sehingga dalam pelatihan juga akan dipaparkan mengenai petunjuk terkait apa yang harus dilakukan kepolisian ketika ada kendala di lapangan," pungkasnya. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top