Jika Tak Ingin 'Wajar Tanpa Pengecualian' Lepas dari Tangan, Dinas di Kabupaten Malang Harus Perbaiki Ini

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di El Hotel Malang pada Kamis (7/12/2017) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di El Hotel Malang pada Kamis (7/12/2017) (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK itu dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Malang tahun 2014, 2015, dan 2016. Meski begitu Inspektorat Kabupaten Malang berharap agar pemkab terus melakukan perbaikan. 

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti mengungkapkan pihaknya masih menemui penempatan rekening yang belum ditempatkan sesuai kebijakan akuntansi. Ada beberapa dinas di Kabupaten Malang, kata Tri, masih belum memahami hal ini meski pihaknya sudah melakukan review atau peninjauan kembali. 

"WTP artinya laporan keuangan pemkab transparan dan akuntabel karena didukung dari sisi kebijakan dan sistem akuntasi yang baik. Kalaupun ada kesalahan tidak lebih dari tiga persen. Nah, salah satu yang sebaiknya diperbaiki adalah rekening yang kami temui masih ada yang belum pada tempatnya," ungkapnya saat ditemui MalangTIMES di sela-sela Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di El Hotel Jalan Bukit Palem Raya No 1&3 Green Hills Residence Karangploso Kabupaten Malang, pada Kamis (7/12/2017).

Disinggung lebih lanjut terkait penempatan rekening yang masih belum sesuai kebijakan akuntansi, Tri menjelaskan melalui sebuah ilustrasi. "Misalnya dinas beli handphone, itu kan masuk alat kantor. Nah kalau ditempatkan pada alat tulis kan kurang tepat. Begitu juga dengan penempatan rekening," terang dia. 

Lebih lanjut ditanya dinas mana saja yang masih melakukan kesalahan penempatan rekening, wanita berhijab ini menolak memberikan komentar. Meski berkali-kali didesak, Tri hanya menjawab singkat. "Enggak enak kalau saya bilang di sini. Pokoknya ada," katanya. 

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti (foto: Wahida Rahmania Arifah/MalangTIMES)

Tri lantas menjelaskan guna mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan itu, Inspektorat Kabupaten Malang melakukan berbagai langkah. Salah satunya dengan memberikan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP). 

"Sebelum BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan pasti yang dicek adalah SPIP nya dulu. Sudah benar belum. Nah sebenarnya laporan keuangan itu bagian kecil saja dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau lima unsur SPIP Pemkab Malang sudah terpenuhi ya secara otomatis semua berjalan dengan baik," terang dia. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Tri menekankan ada lima aspek dalam SPIP yang harus terpenuhi yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dari kelima aspek ini Tri menerangkan bahwa dalam hal penilaian resiko butuh komitmen kuat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Malang.

"Sosialisasi untuk hari ini (Kamis, red) adalah tentang penilaian resiko karena kami ingin bangun komitmen kuat dari dinas-dinas di Kabupaten Malang ini. Karena nanti penilaian resiko ini kita punya perancang yang kuat yang mampu melihat sebuah program termasuk penganggaran itu jauh ke depan dengan pertimbangan resiko-resikonya," tukas dia. 

Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) di El Hotel Jalan Bukit Palem Raya No 1&3 Green Hills Residence Karangploso Kabupaten Malang, pada Kamis (7/12/2017) diikuti oleh sekitar 147 orang yang terdiri dari 33 sekretaris kecamatan dan sisanya adalah kepala sub bagian (kasubag) umum dan kasubag anggaran di masing-masing dinas Pemkab Malang. (*)

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top