Revolusi di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malang (11)

Dulu Sering Dikeluhkan karena Pelayanan Lemot, Kini Tuntas Sudah

Seluruh staf dan pimpinan Dinas PMPST Kabupaten Malang terus melakukan reformasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu strategi dalam konteks pelayanan efektif-efisien. (Dok. DPMPST Kab Malang)
Seluruh staf dan pimpinan Dinas PMPST Kabupaten Malang terus melakukan reformasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan salah satu strategi dalam konteks pelayanan efektif-efisien. (Dok. DPMPST Kab Malang)

MALANGTIMES – Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPM PST) Kabupaten Malang, dulu seringkali menjadi ruang murka masyarakat yang mengurus berbagai perizinan.

Keluhan pun deras mengalir dan menumpuk ke meja Kepala Dinas atas berbagai pelayanan di dinas yang menjadi berandanya daerah ini.

Amarah dan keluhan masyarakat tersebut disebabkan adanya berbagai pelayanan yang dirasakan mereka terkesan lemot, berbelit-belit, terlalu prosedural dan hal negatif lainnya yang diarahkan kepada staf DPM PST Kabupaten Malang.

“Jadi dulu itu ya seperti itu. Selain karena pelayanan yang memang kurang optimal juga karena tidak adanya ketegasan. Contohnya, masyarakat yang sebenarnya tidak lengkap syaratnya tapi dipaksakan tetap dikeluarkan izin karena takut sorotan masyarakat,” kata Mursyidah Kepala DPM PST Kabupaten Malang, Rabu (06/12) di ruang kerjanya.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya berbagai calo yang mengurus perijinan ke kantor DPM PST. Saat calo itu tidak lengkap syarat-syaratnya dan dikembalikan oleh staf, mereka tidak mau bertanggungjawab untuk melengkapi. Akhirnya, masyarakat yang menggunakan jasa calo datang ke kantor dengan ngamuk dan menyalahkan pelayanan.

KIni, kondisi tersebut hanyalah kenangan pahit yang sekaligus menjadi jamu seluruh staf dan pimpinan di DPM PST Kabupaten Malang. Suasana kantor yang dulu jadi ruang menumpahkan amarah dan keluhan atas pelayanan masyarakat, tinggal cerita.

“Kini sudah tidak ada itu. Bahkan keluhan yang biasanya menumpuk di meja sudah tidak ada. Walaupun memang kita masih terus melakukan reformasi di tingkat internal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat,” ujar Mursyidah yang didampingi kepala bidang perekonomian-nya, sambil menunjuk mejanya.

Reformasi dalam merubah imaje pelayanan, baik ketepatan dan kecepatan proses, memang terus dilakukan setelah adanya nakhoda-nakhoda baru di DPM PST ini. Sosialisasi terhadap berbagai proses pelayanan perizinan, khususnya, terus ditingkatkan.

Sosialisasi menjadi penting dalam menjembatani pemahaman procedural perijinan yang ternyata selama ini belum diketahui masyarakat luas.

Hal ini terlihat dari beberapa sosialisasi yang dilakukan DPM PST KAbupaten Malang di masyarakat, khususnya perdesaan. Seperti di acara Bina Desa putaran ke-sembilan yang dilakukan di Kecamatan Wagir, kemarin (05/12).

Asumsi tentang perizinan itu ruwet, berbelit-belit, dan mahal ternyata masih mendominasi pola pikir masyarakat. Hal ini pula yang membuat mereka menggunakan jasa calo atau yang akhirnya saat melakukan proses perijinan dan tertolak karena kurang lengkap prasyaratnya, mengamuk karena frustasi.

“Artinya memang dari kesimpulan kita, masyarakat masih belum begitu memahami hal tersebut, karena itu kita coba terus melakukan sosialisasi. Baik secara langsung maupun melalui berbagai media massa, seperti media online ini,” ujar perempuan asli Bali ini kepada MalangTIMES.

Sosialisasi yang akan terus diintensifkan, terutama  nanti di tahun 2018 ini, juga telah dilakukan pemetaan wilayahnya.

Selain di wilayah perdesaan, juga ada pemetaan wilayah sosialisasi khusus untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Temu Usaha bagi para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Malang. 

Pemetaan sosialisasi ini dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyampaian berbagai hal mengenai pelayanan perijinan dan investasi.

Hal ini, masih kata Mursyidah, agar program sosialisasi bisa terlaksana dengan baik dalam kondisi anggaran yang terbilang rendah bagi suatu dinas yang memiliki peran penting dalam memajukan daerah.

“Tahun 2018 untuk sosialisasi kita rencanakan minimal satu kali dalam sebulan.  Ini pun kita harus pintar-pintar otak-atik anggaran yang terbilang turun di tahun itu,” imbuhnya.

Kondisi tersebut akhirnya akan dikuatkan dengan kebijakan yang satu di DPM PST yaitu seluruh masyarakat dan staf wajib mengikuti procedural yang ada. Serta satu suara dalam menolak pelayanan bagi masyarakat yang tidak lengkap prasyarat pengajuannya.

Di kesempatan berbeda, MalangTIMES mewawancarai masyarakat yang akan mengurus  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernama Nasrul Mubaroq (45) warga Gondanglegi. Dari penuturannya, untuk pelayanan di DPM PST saat ini terbilang lumayan bagus.

“Sudah bagus dibanding yang dulu-dulu, mas. Cukup cepat pelayanannya, walaupun kondisinya memang perlu ditingkatkan. Seperti ruang tunggu ini kalau bisa lebih bagus dan buat kita nyaman menunggu,” terangnya.

Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top