Terobosan Dinas Pendidikan Kota Malang Ini akan Menguntungkan Guru Honorer

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES- Jika benar-benar dilaksanakan maka terobosan ini menjadi yang pertama di Indonesia. Mengalihkan tanggungjawab anggaran sepenuhnya kepada kepala sekolah.

Selama ini tanggungjawab penggunaan anggaran masih terpusat di Dinas Pendidikan Kota Malang.

Rencananya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan dialihkan ke kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah.

Harapannya, dengan mekanisme anggaran seperti ini maka kesejahteraan guru khususnya yang masih berstatus honorer lebih terjamin dari sebelumnya.

Untuk mengaplikasikan terobosan ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang tengah mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan, termasuk apakah terobosan ini menabrak ketentuan yang ada atau tidak. 

Kepala Disdik Kota Malang Zubaidah mengatakan jika terobosan tersebut sukses dilakukan maka penganggaran tidak semuanya harus ke Diknas.

Pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah sebagai KPA bisa menyusun penggunaan anggaran sesuai dengan rancangan anggarannya sendiri. Misalkan saja upah guru honorer yang memang masih di bawah dari rata-rata.

Saat ini, Upah Minimum Kota (UMK) Kota Malang sudah mencapai Rp 2 juta lebih. Akan tetapi, upah dari guru honorer masih di bawah UMK yakni Rp 1 juta. Meskipun ditambah insentif Rp 500 perbulan dari Diknas Kota Malang tentu jumlahnya masih di bawah UMK.

"Jika Kepsek bertindak sebagai KPA, maka upah guru honorer bisa jadi berubah," jelas Zubaidah kepada MalangTIMES, Minggu (3/11/2017).

Teroboson ini, lanjut Zubaidah, merupakan bentuk perhatian Dinas Pendidikan Kota Malang kepada para guru honorer yang juga berkonstribusi pada kemajuan pendidikan di Kota Malang. 

"Saat ini, semua anggaran terpusat  di Dinas Pendidikan. Jika kepala sekolah bisa menjadi KPA, maka akan memudahkan kerja Diknas dan pasti akan berdampak baik pada kesejahteraan guru honorer di masing-masing sekolah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Malang, Prof Dr M Amin SPd MSi mengungkapkan terobosan kepala sekolah menjadi KPA memang akan membuat efisiensi dalam sistem kerja birokrasi, seperti keterserapan anggaran akan lebih maksimal.

Dalam pelaksanaannya sendiri, ia meyakini, bahwa para kepala sekolah di Kota Malang bisa melakukan hal itu, mengingat seorang kepala sekolah tentu mempunyai kriteria sesuai yang dipersyaratkan. Salah satunya, kemampuan manajerial yang bagus.

Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top