Sambut Kabupaten Layak Anak, Sekarang Masalah Kekerasan Bisa Ditangani Puskesmas

Kepala DP3A Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki usai membuka kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala DP3A Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki usai membuka kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terus meningkatkan standar layanan masyarakat. Terutama dalam mewujudkan program Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Bukan hanya dalam wacana. Serangkaian program penambahan fasilitas publik pun dilakukan. Misalnya, menghadirkan puskesmas ramah anak yang salah satu fasilitasnya adalah keberadaan konselor bagi warga yang membutuhkan.

Selama tiga hari sejak Selasa (14/11/2017) hingga besok (16/11/2017) bidan-bidan dari tiap puskesmas mendapatkan pelatihan khusus konseling dasar dari trainer Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Nantinya, masyarakat yang membutuhkan tempat aduan atau berkonsultasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga cukup datang ke puskesmas untuk mendapat pertolongan pertama. 

Kepala DP3A Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki mengungkapkan, program Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Pelatihan Konselor Berbasis Puskesmas tahun 2017 ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Program serupa juga telah digelar tahun sebelumnya.  

Seluruh peserta kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak berfoto bersama di sela pelatihan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

"Ada lima kluster indikator KLA. Di antaranya kesehatan dasar dan kesejahteraan. Itu terkait juga ada layanan fasilitasi dan konsultasi, bagaimana di lini terdepan yakni puskesmas bisa punya andil besar dalam pewujudan KLA ini," ujar Panca, sapaan akrabnya.

"Pelatihan tenaga untuk menjadi konselor atau pendamping atau tenaga yang bisa memberikan layanan konsultasi ini sangat dibutuhkan. Soalnya, orang datang ke puskesmas tidak hanya berobat, tetapi dia juga ada sebagai warga yang datang untuk konsultasi soal kesehatan hingga persoalan-persoalan rumah tangga," tambahnya.

Panca menguraikan, pelatihan tersebut melibatkan perwakilan dari 39 puskesmas, baik yang induk di masing-masing kecamatan maupun puskesmas Pembantu. "Kami kerja sama dengan Fakultas Psikologi UIN untuk memberikan pendampingan konseling dasar kepada masyarakat korban kekerasan atau masyarakat secara umum," urai ibu satu anak itu.

Setelah pelatihan tersebut, nantinya tenaga puskesmas juga memahami hak anak dan kesehatan anak. Selain itu, serangkain peningkatan faslitas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dilakukan. Misalnya menambah ruang khusus dan konseling bagi anak, ruang laktasi (menyusui), ruang bermain yang berjarak aman dari ruang pasien, dan penerapan kawasan tanpa rokok. 

Penggawa puskesmas juga melakukan pembimbingan terhadap sekolah-sekolah sekitar untuk membentuk unit kesehatan sekolah (UKS) standar dan pelibatan kader kesehatan desa. "Ke depan, puskesmas bisa menerima rujukan anak korban kekerasan. Ini nanti wajib bagi puskesmas," ucap Panca.

Hal tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sebab, selama ini pelayanan berpusat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan. Padahal, luas wilayah Kabupaten Malang membuat para korban membutuhkan penanganan pertama secepatnya. "Nanti tidak harus dibawa ke RSUD Kanjuruhan. Kan terlalu jauh," katanya.

Salah satu materi yang didapat dalam kegiatan fasilitasi tersebut meliputi psychological first aid (PFA) atau bantuan psikologis dini. Misalnya, apa yang harus dilakukan konselor dan apa yang tidak boleh dilakukan konselor jika menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Misalnya, tidak boleh memaksa korban bercerita, memberi penilaian sepihak, atau justru berbicara mengenai masalah sendiri yang dihadapi. 

Dekan Fakultas Psikologi UIN Malang Dr Siti Mahmudah MSi mengungkapkan, indikator kesehatan masyarakat bukan hanya terkait kondisi jasmani, melainkan juga rohani, mental, dan psikologis. "Sehat harus secara menyeluruh. Setelah dilatih, kami harap nanti tenaga kesehatan puskesmas ini bisa segera mengaplikasikan. Kami juga terus mendukung program Pemerintah Kabupaten Malang menjadi Kabupaten Layak Anak," tegasnya. 

Masalah-masalah KDRT memang masih sesekali ditemui di Kabupaten Malang. "Selama ini kalau ada kasus langsung ke polisi, di puskesmas hanya membantu merujuk ke RSUD," ujar Tutut Widyastuti, bidan Puskesmas Bululawang yang mengikuti fasilitasi konselor. Dengan adanya pelatihan ini, Tutut berharap nantinya pihak puskesmas juga bisa berperan membantu korban. (*) 

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top