Polemik Retribusi Air PDAM, Pemprov Jatim Turun Bentuk Tim Evaluasi Tarif

Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim saat ditemui awak media. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Polemik retribusi pemanfaatan sumber air yang digunakan PDAM Kota Malang tampaknya segera berakhir. Di tengah belum tercapainya kata sepakat antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) bakal turun tangan.

Pemprov bakal membentuk Tim Evaluasi Tarif yang menggodok besaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut diuraikan Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim. Menurut Hakim, pembentukan tim khusus tersebut merupakan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Semua pihak yang terkait kemarin (Selasa, 14/11/2017) berkonsultasi ke kementerian," ujar Hakim.  

Dia menjelaskan, konsultasi itu diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik B Muljono, dan Ketua DPRD Kabupaten Malang Hari Sasongko. Konsultasi itu juga diikuti oleh pejabat dari Pemprov Jatim dan Kementerian PUPR. 

Hakim menyebutkan, terdapat beberapa poin hasil konsultasi tersebut. Terdapat tiga poin penting terkait penentuan tarif biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Pertama, sepakat penentuan tarif biaya pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Tim Evaluasi Tarif sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No no 18/PRT/M/2015 pasal 8 ayat 2 dengan melibatkan Pemkot Malang, Pemkab Malang, Pemprov Jatim dan Kemendagri dengan batas waktu paling lama tiga bulan dan difasilitasi Pemprov Jatim.

Kedua, sepakat melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ketiga, Pemprov Jatim segera membentuk rencana aksi penyelesaiaan poin 1 dan 2. "Setelah ini, Pemprov Jatim yang menentukan Tim Evaluasi Tarif. Ada beberapa pihak yang dilibatkan, tim itu punya masa kerja paling lama tiga bulan dan difasilitasi oleh pemprov," urainya.

Menurutnya konsultasi itu dilakukan selama dua hari. Konsultasi itu, lanjutnya, dilakukan untuk menghindari makin panjangnya polemik terkait pemanfaatan air oleh Pemkot Malang. "Polemik air tidak boleh berkepanjangan sebab air ini kebutuhan dasar hajar hidup orang banyak. Kasihan warga kalau kesulitan air bersih," tegasnya. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top