Disperkim Bidang Penerangan Jalan Akan Tekan Angka Tagihan yang Membebankan Pemkot

Kabid Penerangan Jalan Disperkim Kota Malang, Agus Sunarhadi (kiri) bersama Kepala Seksi Pengembangan, Andi Hamzah (Foto: Hendra Saputra/ MalangTIMES)
Kabid Penerangan Jalan Disperkim Kota Malang, Agus Sunarhadi (kiri) bersama Kepala Seksi Pengembangan, Andi Hamzah (Foto: Hendra Saputra/ MalangTIMES)

MALANGTIMES- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bidang Penerangan Jalan Kota Malang mencoba terus menekan angka tagihan listrik agar tidak membebani pemerintah Kota (pemkot).

Disperkim Bidang Penerangan Jalan tampak masih memikirkan bagaimana mengurangi angka ilegalnya penerangan jalan umum (PJU) dan penerangan jalan lingkungan (PJL) di Kota Malang.

Kabid Penerangan Jalan, Agus Sunarhadi mengatakan bahwa kini pihaknya sedang berusaha keras dalam menekan angka tagihan listrik yang membebankan pemkot dengan terus menghilangkan PJU dan PJL ilegal.

"PJU dan PJL ilegal tidak ada kwh meternya, sehingga tidak teridentifikasi. Jadi tarifnya sudah beda kalau ilegal," ujar Agus Sunarhadi kepada MalangTIMES.

Agus menambahkan bahwa PJU dan PJL ilegal sangat membahayakan bagi masyarakat, karena jaringannya berbeda dengan yang legal.

"Jaringan PJU dan PJL ilegal itu sudah tidak benar, masangnya juga sembrono, ini sangat membahayakan jika ada masyarakat di sekitar," kata Agus.

Lebih lanjut Bidang Penerangan Jalan mengaku sedikit kesulitan dalam menekan angka tagihan karena beberapa faktor.

"Kami tetap berupaya keras agar rekening tagihan listrik menurun tapi ada hambatan yang struktural dan teknis," pungkasnya.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top