Banyak PJU Liar, Disperkim Kota Malang Getol Beri Penyadaran Lewat Sosialisasi Aturan

Kabid Penerangan Jalan Disperkim Kota Malang, Agus Sunarhadi (kiri) bersama Kepala Seksi Pengembangan, Andi Hamzah (Hendra Saputra/MALANGTIMES)
Kabid Penerangan Jalan Disperkim Kota Malang, Agus Sunarhadi (kiri) bersama Kepala Seksi Pengembangan, Andi Hamzah (Hendra Saputra/MALANGTIMES)

MALANGTIMES- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Bidang Penerangan Jalan (PJ) sedang getol menyosialisasikan "Stop PJU Ilegal" yang tertera dalam Perda Kota Malang No. 11 tahun 2015.

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan bangunan jalan cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pengguna jalan dapat tenang dan nyaman dalam menggunakan jalan.

Namun kenyataannya tercatat banyak yang memasang PJU tanpa izin. Hal tersebut menjadi masalah serius bagi Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Disperkim Bidang Penerangan Jalan untuk menanggulanginya.

Kabid Penerangan Jalan, Agus Sunarhadi mengatakan bahwa sekarang pihaknya sedang dalam proses sosialisasi perda yang memuat  "Stop PJU Ilegal".

"Kami baru-baru ini telah melakukan sosialisasi Perda Kota Malang No.11 tahun 2015, tentang penyelenggaraan penerangan jalan. Kemarin ada di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru dan dihadiri para Lurah, ketua RW, LPMK dan tokoh masyarakat," tutur Agus (sapaan akrab Agus Sunarhadi) kepada MalangTIMES, Selasa (14/11/2017).

Perda Kota Malang No. 11 tahun 2015, pasal 32 berisi tentang pelarangan memasang PJU ilegal (tanpa izin), mengubah data awal nomor PLN tanpa izin, mengubah dan/atau menambah daya tanpa izin, memindahkan PJU dan merusak sarana prasarana PJU.

"Jika itu dilakukan oleh oknum tertentu  ada hukumannya, yakni pidana kurungan tiga bulan atau denda lima puluh juta rupiah," imbuhnya.

Terakhir, Agus Sunarhadi berharap agar masyarakat dapat mengerti tentang apa saja isi dari perda yang sudah disosialisasikan oleh Disperkim Kota Malang Bidang Penerangan Jalan ini.

"Semoga itu membuahkan hasil agar masyarakat tidak mengunakan PJU ilegal. Karena itu dapat membebani Pemkot dalam membayar RPJ (rekening penerangan jalan)," katanya.

Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top