Lepas Lima Aset, Pemkot Malang Hanya Dapat Ganti Rugi Rp 10,5 Miliar

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto Prapto Santoso saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto Prapto Santoso saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mesti rela melepas percuma sebagian asetnya untuk mendukung pembangunan Tol Malang-Pandaan (Mapan). Dari lima lahan yang terdampak, hanya satu yang bakal menerima ganti rugi. 

Lima aset tersebut adalah empat petak sawah di Kelurahan Cemorokandang dan satu sekolah dasar negeri (SDN) milik Pemkot Malang. Kelima aset tersebut diperkirakan senilai Rp 12,1 miliar. Namun, pemkot tidak akan mendapat ganti rugi penuh atas pengalihan aset tersebut. Hal tersebut karena pemerintah pusat hanya akan menganti lahan dan bangunan sekolah, yakni SDN Madyopuro 2.

"Aset pemkot yang diganti hanya yang aktif. Yang tidak aktif seperti tanah kosong tidak bisa mendapat ganti rugi," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto Prapto Santoso.

Dia menguraikan, sesuai Perpres 71/2012, lahan milik pemerintah tidak mendapat ganti rugi, kecuali lahan yang menjadi fasilitas umum seperti sekolah. "Jadi, secara administrasi saja dipindahkan pengelolaan asetnya kepada negara. Selama ini empat bidang tanah itu termasuk lahan non-aktif," urainya.

Berdasarkan data MalangTIMES, empat petak sawah terdampak berada di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, dengan surat hak pakai nomor 50, nomor 48, dan nomor 12. Luas totalnya sekitar 11.332 meter persegi atau seharga Rp 10 miliar.

Sementara SDN Madyopuro 2 memiliki luas lahan 908 meter persegi dengan luas bangunan 192 meter persegi. Bangunan dan lahan ini diperkirakan senilai Rp 2,1 miliar. Meski demikian, untuk sekolah ini, Pemkot Malang mendapat ganti rugi sebesar Rp 10,5 miliar. 

Sapto mengungkapkan, besaran tersebut disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan pembangunan sekolah baru. Sebab, meski yang terdampak hanya sebagian bangunan, sekolah mesti dipindahkan karena sisa lahan yang ada tidak memungkinkan untuk digunakan. "Rp 10,5 miliar itu nilai keseluruhan untuk bangunan dan tanah serta untuk membangun ulang," ujar Sapto. 

Meski demikian, hingga saat ini dana tersebut belum diterima. Pemkot masih menunggu pencairan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Semua perlengkapan sudah siap. Berkas administrasi sudah diserahkan kepada kami, tinggal menunggu pembayaran," tegasnya. 

Nantinya, seluruh teknis pembangunan gedung baru SDN Madyopuro 2 akan menjadi tupoksi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang. Sebelumnya, sempat diwacanakan pemanfaatan lahan kosong di sekitar Velodrome untuk mengantisipasi pemindahan lokasi sekolah. Namun, Sapto enggan menjelaskan lebih rinci. "Soal lokasi sekolah baru dan pembangunannya nanti ditangani langsung dinas pendidikan," kata dia. (*)

Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top