Revolusi Dalam Tubuh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malang (6)

Tekan Penghambat Investasi, Dinas Penanaman Modal Siap Luncurkan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Mursyidah Kepala Dinas PMPST Kabupaten Malang menyatakan siap untuk membahas dan meluncurkan Satuan Tugas Investasi di Kabupaten Malang. (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Mursyidah Kepala Dinas PMPST Kabupaten Malang menyatakan siap untuk membahas dan meluncurkan Satuan Tugas Investasi di Kabupaten Malang. (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES – Dari sisi fisik dan topografi, Kabupaten Malang memiliki potensi besar di berbagai bidang. Baik berupa agropolitan, industri maupun pariwisatanya. Kondisi tersebut dilengkapi dengan karakteristik masyarakat serta keamanan dan ketertiban wilayah di bawah pimpinan Bupati Malang Dr H Rendra Kresna yang relatif stabil dan terjaga dengan baik.

Modal besar tersebut sejak beberapa tahun lalu telah menempatkan Kabupaten Malang sebagai destinasi investasi favorit di Jawa Timur (Jatim) maupun nasional dan mancanegara. Kini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Malang sebagai garda depan dalam urusan investasi semakin menguatkan peran dan fungsinya. Salah satunya adalah dengan adanya rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

“Rencanya kita akan melaporkan terlebih dahulu pandangan kita tentang investasi di Kabupaten Malang dengan bappeda, sekda dan dinas terkait. Salah satunya adalah membahas tentang pembentukan Satgas Investasi dalam menekan berbagai hambatan dalam dunia investasi selama ini,” kata Mursyidah Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Malang, Senin (13/11) di ruang kerjanya.

Satgas Investasi sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dimaksudkan untuk menjadi penekan terhadap berbagai persoalan yang menjadi penyebab investasi tidak maksimal di Indonesia maupun di daerah.

Tercatat, di tahun 2016 nilai investasi dunia yang masuk ke Indonesia hanya di kisaran 1-2 persen. Dengan rata-rata USD 1,4 Miliar dan masih didominasi oleh penanaman modal dari Perusahaan Modal Dalam Negeri  (PMDN).

Di Kabupaten Malang, walau tercatat peningkatan investasi, tapi memang belum terintegrasi secara maksimal. Dengan sisi fisik, topografi, karakter sosial ekonomi dan politik stabil, nilai investasi sekitar 6 triliun rupiah masih bisa terus ditingkatkan.

infografis MalangTIMESinfografis MalangTIMES

“Masih banyak potensi investasi potensial di Kabupaten Malang. Terutama dengan semakin masifnya program pariwisata. Ini peluang besar bagi investor. Ada Bromo Tengger Semeru, Kawasan Ekonomi Khusus dan wilayah pantai selatan. Kita yakin bisa tingkatkan nilai investasi di sini,” ujar Mursyidah yang didampingi Edi Priyanto Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal DPM PTSP.

Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha adalah bagian untuk membuka pintu atau menekan berbagai hambatan dalam dunia investasi yang kini sedang digarap oleh DPM PSTP Kabupaten Malang. Masih menurut Mursyidah, kegiatan percepatan pelaksanaan berusaha ini jauh lebih luas dari EoDB (Ease of Doing Business atau kemudahan berusaha).

“Semuanya nanti terintegrasi secara online. Begitupun dengan satgas investasi yang nantinya bertugas untuk memonitor pelaksanaan percepatan berusaha di wilayah kerjanya masing-masing. Terpenting Satgas Investasi ini adalah melakukan debottlenecking,” terang Mursyidah kepada MalangTIMES. 

Perempuan asal Bali ini optimis dengan adanya satgas yang merupakan salah satu amanah Perpres no. 9/2017 yang sifatnya terintegrasi dari pusat sampai daerah ini akan mampu mengurai dan menekan berbagai persoalan dalam dunia investasi. Perizinan berusaha yang terus disederhanakan dan diefektifkan bagi investor adalah salah satu upaya dalam menarik investasi.

“Bagaimana pengusaha bisa nyaman dan menanamkan uangnya kalau untuk persoalan perizinannya saja berbelit-belit. Hal-hal inilah nantinya yang juga menjadi tugas satgas dalam mengurainya. Selain tentunya peningkatan kapasitas dalam melayani masyarakat atau para investor,” lanjut Mursyidah yang mengatakan untuk keanggotan satgas berasal dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sesuai dengan tupoksinya.

“Karena itu kita secepatnya sampaikan hal tersebut kepada bapak sekda atau bappeda agar Satgas Investasi ini bisa segera diluncurkan,” pungkas Mursyidah. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top