MALANGTIMES - Sorotan yang disampaikan Malang Corruption Watch (MCW) terhadap kinerja dewan ditanggapi dengan terbuka oleh Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim. Dia mengaku belajar banyak dari kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015 dan proyek Jembatan Kedung Kandang pada APBD 2016 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hakim mengungkapkan dirinya tidak ingin kejadian serupa terulang pada masa kepemimpinannya di lembaga legislatif. "Dari pengalaman dipanggil KPK itu ada beberapa hal positif yang ingin saya terapkan dalam setiap pembahasan anggaran," ujar Hakim.
Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19
Untuk pembahasan APBD misalnya, tahapan awal ialah berangkat dari masing-masing komisi. Berdasarkan usulan komisi tersebut, Badan Anggaran (Banggar) melaksanakan pembahasan program yang dirancang. Selanjutnya, Banggar melanjutkan pembahasan bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemkot Malang. "Selama ini prosesnya seperti itu. tetapi setelah ini, begitu pembahasan Timgar selesai, hasilnya harus dikembalikan ke komisi agar komisi tahu keputusan akhirnya," papar politisi PDIP itu.
Diharapkan, setiap komisi bisa tahu program mana yang disepakati dan mana yang tidak masuk rancangan. Proses serupa juga dilakukan usai Rapat Paripurna. Dalam tahapan ini, draf yang disepakati dalam Rapat Paripurna akan dilanjutkan kepada Gubernur Jawa Timur. Setelah mendapat koreksi Gubernur Jawa Timur, dia meminta evaluasi lanjutan tidak hanya dilakukan Banggar.
"Jangan hanya Banggar yang evaluasi, tapi semua komisi, supaya tiap komisi tahu perkembangan dengan mitra kerja," tegasnya.
Hal itu dilakukan agar Banggar tidak jadi sasaran jika ada kesalahan. Tetapi semua komisi ikut bertanggung jawab. "Ini untuk filter anggaran atau program siluman. Kalau ada program tidak sesuai aturan akan kami tolak," tegasnya.
Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat
Mengenai kinerja dewan yang dinilai tidak terbuka, Hakim meminta anggota dewan lebih banyak turun melihat langsung kondisi di lapangan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak). "Saya minta memperbanyak agenda sidak. Nanti media juga dilibatkan agar sekaligus kinerja dewan ini tampak," tuturnya.
Soal masalah legislasi, Hakim mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Banleg DPRD Kota Malang. Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perda inisiatif yang masuk. Misalnya perda inisiatif dari Komisi B. "Kami minta agar banleg nanti juga memberi batasan, setiap ranperda dalam dua-tiga bulan harus ada progressnya, harus ada laporan konkret," tuturnya.
