Dinas Perikanan Sasar Bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di 6 Kecamatan Pesisir

Ilustrasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan untuk meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Malang. (foto : Istimewa)
Ilustrasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan untuk meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Malang. (foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Dinas Perikanan Kabupaten Malang tahun ini akan menyasar bantuan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan di enam Kecamatan di pesisir Kabupaten Malang untuk meningkatkan perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring.

"Tahun ini kami targetkan sasaran bantuan sertifikat hak atas tanah nelayan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur, Tirtoyudo, Ampelgading, Gedangan dan Donomulyo," kata Victor kepada MalangTIMES, Senin (6/11/2017).

Menurutnya enam kecamatan yang mayoritas dihuni masyarakat nelayan ikan itu untuk wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan di Desa Tambakrejo, Sitiarjo, dan Sidoasri. Untuk Kecamatan Bantur menyasar Desa Srigonco dan Sumberbening dan Kecamatan Tirtoyudo di Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi.

Kemudian, untuk Kecamatan Ampelgading menyasar Desa Lebakharjo dan Kecamatan Gedangan di Desa Tumpakrejo dan Gajahrejo. Lalu untuk Kecamatan Donomulyo akan di Desa Banjarejo dan Desa Kedungsalam.

"Sasaran program ini untuk meningkatkan status hukum kepemilikan tanah nelayan, meningkatkan kepastian usaha nelayan dengan tersedianya lahan untuk pengembangan skala usaha," jelasnya.

Tak hanya itu saja adanya SeHAT ini juga meningkatkan akses nelayan dalam memperoleh modal dari lembaga keuangan perbankan. 

Disinggung persyaratan mendapatkan SeHAT nelayan diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil atau istri nelayan. Memiliki alat penangkap ikan sesuai dengan perundang-undangan.

Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan domisili tetap, diprioritaskan yang memiliki Kartu Nelayan (KN), apabila calon peserta belum memiliki Kartu Nelayan maka wajib mengajukan permohonan Kartu Nelayan.

Memiliki kapal penangkap ikan, baik 1 (satu) unit atau lebih dengan bobot kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) gross tonnage (GT).

Menunjukkan asli alas hak (bukti kepemilikan tanah) dan menyerahkan fotokopinya. Memiliki bukti pembayaran SPPT atau PBB tahun berjalan yang sudah lunas.

Melengkapi dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup, tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan. 

Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan.

Sanggup membayar Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), materai, pembelian patok/batas tanah, dan pembuatan dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan (bukti kepemilikan tanah).

Kriteria bidang tanah tidak dalam sengketa, tidak bersertifikat, dan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung (dapat disertipikatkan apabila telah direkomendasikan oleh Kementerian ATR / BPN, Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).

Untuk tanah non pertanian di Ibukota Kabupaten/Kota/Kota Administratif di Pulau Jawa dan/atau ibukota provinsi, dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 meter persegi.

Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan: Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan, di Pulau Jawa, paling luas 1 hektare dan di luar Pulau Jawa, paling luas 2 Hektare.

Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan, di Pulau Jawa, paling luas 1 Hektare, dan di luar Pulau Jawa, paling luas 2 Hektare.

Letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertifikatkan. Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat.

Bukan tanah warisan yang belum dibagi dan penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Sedangkan nelayan yg sdh memilki kartu nelayan dan lolos verifikasi menjadi pemegang polis asuransi nelayan yaitu tahun 2016 sebanyak 729 orang dan tahun 2017 sebanyak 1.079 orang.

Bantuan premi asuransi nelayan hanya untuk 1 tahun polis asuransi. Pada tahun kedua diharapkan nelayan peserta asuransi dpt melanjutkan keikutsertaan asuransi secara mandiri dgn membayar premi sebesar  Rp. 175 ribu.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top