Wali Kota Malang Digugat (12)

Verifikasi Berkas Lengkap, PTUN Mulai Sidang Gugatan Wali Kota Malang Minggu Depan

Wiwid Tuhu Prasetyanto saat berada di PTUN Surabaya. (Foto: Istimewa)
Wiwid Tuhu Prasetyanto saat berada di PTUN Surabaya. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Proses hukum gugatan terhadap wali kota Malang oleh dua pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berlanjut. Bahkan, minggu depan direncanakan memasuki babak baru setelah proses verifikasi berkas selesai. Yakni, masuk agenda persidangan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Tiga sidang tertutup telah usai digelar dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atau dismissel process. Pertama pada 10 Oktober lalu dan disusul dua sidang berturut-turut pada Rabu-Kamis (18-19/10/2017) kemarin. Setelah pemberkasan tuntas, perkara nomor 115/6/2017/PTUN.SBY itu bakal dimejahijaukan. 

Kuasa hukum penggugat, Wiwid Tuhu Prasetyanto, mengungkapkan seluruh berkas gugatan sudah diterima. Sebelumnya, dia diminta memperbaiki beberapa nomenklatur. Misalnya nomor surat keputusan (SK) pengangkatan sekretaris daerah (sekda) Kota Malang dan juga rincian mekanisme seleksi yang dinilai tidak sesuai aturan. "Karena verifikasinya selesai dan berkas diterima, proses peradilan dimulai per tanggal 25 Oktober atau depan," ujar Wiwid.

Dia pun merinci nomenklatur yang diubah. Di antaranya mekanisme pendaftaran yang tidak sesuai aturan. Lelang jabatan sekda mulai dibuka pada 8 Juni hingga 5 Juli 2017 dinilai gagal karena hanya ada dua pendaftar dari syarat minimal empat pendaftar. "Nah, saat itu ternyata tidak ada perpanjangan pendaftaran. Padahal harusnya ada, setidaknya satu bulan sesuai ketentuan," ujar pengacara dari Kantor Advokat Asmojodipati Lawyers itu. 

"Juga ada proses yang tidak terbuka terkait rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," terangnya. Wiwid menguraikan, dalam rekomendasi KASN per 7 Juni 2017 disebutkan batas usia calon sekda adalah 58 tahun. 

Namun, dalam syarat-syarat pendaftaran yang dicantumkan panitia seleksi (pansel) pada 8 Juni mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Disebutkan batas maksimal usia calon adalah 56 tahun. "Ini kan sejak awal tidak konsisten, yang dijadikan pedoman itu UU, PP atau rekomendasi KASN. Bukankah rekomendasi tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya," tambahnya. 

Tuhu menegaskan, semestinya ada kesadaran soal kedudukan masing-masing dalam perkara tersebut. "Pihak tergugat tentu sudah tahu benar atau tidak kedudukannya. Kalau menyadari ada kesalahan, jangan cari pembenaran," tuturnya. Menurut Wiwid, akan lebih bijaksana jika pihak pemkot mau memperbaiki kesalahan atau mundur dulu. Hal tersebut akan menjadi preseden baik pemerintahan yang dijalankan. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Malang Moch Anton mendapat gugatan Jarot Edy Sulistyono dan Mulyono. Saat ini gugatan itu ditangani Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN). Yang digugat adalah Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang Nomor 821.2/200/36.73.403/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Malang atas nama Drs Wasto SH MH. Gugatan dengan nomor perkara 115/6/2017/PTUN.SBY itu bakal masuk agenda sidang kedua minggu ini. (*)

Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Raafi Prapandha

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top