KPK Dorong Pemerintah Daerah Bangun Sistem Keuangan Berbasis Elektronik

Anggota KPK Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Arief Nurcahyo (tengah) ketika melakukan asistensi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2017 di Pendapa Agung Kabupaten Malang. (foto : Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)
Anggota KPK Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Arief Nurcahyo (tengah) ketika melakukan asistensi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2017 di Pendapa Agung Kabupaten Malang. (foto : Humas Pemkab Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Divisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Arief Nurcahyo mendorong setiap pemerintah daerah harus membangun sistem perencanaan keuangan berbasis elektronik.

Hal itu disampaikan ketika tim KPK melakukan monitoring asistensi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2017 di Ruang Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang Jalan Agus Salim Nomor 7, Kota Malang, Jumat (13/10/2017).

Arief menjelaskan, kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK berwenang dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Karena itu, kami menindaklanjuti program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Jawa Timur dalam rangka memantau pelaksanaan rencana aksi yang telah disepakati dan disampaikan ke KPK," kata Arief kepada MalangTIMES, Jumat sore.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dengan Tim Rencana Aksi Pemkab Malang ini sebagai upaya pencegahan korupsi terintegrasi. Tujuannya juga memastikan bahwa komitmen pembenahan tata kelola dilakukan secara berkelanjutan dan bebas dari intervensi yang tidak sah dari pihak mana pun. "Kabupaten Malang harus memiliki sistem dan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) yang terintegrasi dengan aplikasi penatausahaan lainnya seperti e-procurement, asset, gaji, cash management system, pendapatan," ucap dia.

Aplikasi e-planning dan e-budgeting harus terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) guna memastikan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan non-perizinan sudah dilimpahkan oleh setiap dinas. "Tentunya KPK akan memperhatikan hal tersebut," kata Arief.

Setiap kepala daerah juga didorong membangun suatu sistem informasi pengelolaan SDM berbasis elektronik semisal SKP online). Sekda dan seluruh pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) harus memberikan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja dengan membuat regulasi tentang TPP. Sehingga, setiap pegawai yang berkinerja baik mendapatkan tunjangan yang lebih baik dan sebaliknya, pegawai yang berkinerja rendah mendapatkan tunjangan yang lebih sedikit.

"Kami ingin memastikan bahwa pelayanan sudah dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional murah, jelas, dan terbebas dari pungli, gratifikasi, suap, dan penyimpangan atau belum," tandasnya. (*)

Pewarta : imam syafii
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top