Pelanggaran Normatif Perusahaan Cukup Banyak, Disnaker Gandeng Serikat Pekerja

Ketua FPBI Luthfi Chafiz dan Ketua SBSI Hari Effendi (kiri-kanan) saat menyampaikan masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif di Kabupaten Malang (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Ketua FPBI Luthfi Chafiz dan Ketua SBSI Hari Effendi (kiri-kanan) saat menyampaikan masih adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif di Kabupaten Malang (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Keterbatasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang dalam melakukan fungsinya untuk mewujudkan hubungan industrial pancasila (HIP) yang disebabkan keterbatasan petugas dan kewenangan pengawasan, tidak membuat dinas yang dikomandani Yoyok Wardoyo pasrah.

Lewat berbagai medium pertemuan semi-resmi, Disnaker perkuat hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan dalam dunia usaha. Serikat pekerja dan buruh pun dirangkul dalam upaya mewujudkan HIP yang menihilkan konflik.

Walaupun tentunya konflik dalam hubungan industrial masih terus terjadi di Kabupaten Malang yang memiliki sekitar 1.890 unit perusahan di tahun 2016 lalu ini.

Hal ini disampaikan oleh Front Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) yang mengatakan bahwa masih cukup banyak terjadi pelanggaran normatif yang dilakukan perusahaan terhadap buruh dan menyebabkan potensi konflik dalam hubungan industrial.

"Masih cukup banyak terutama dalam pelanggaran normatif. Ini tentunya perlu untuk segera diantisipasi sebelum menjadi sumber konflik," kata Ketua FPBI Malang Raya, Luthfi Chafiz, Jumat (13/10)

Pelanggaran normatif yang dilakukan perusahaan besar didominasi oleh permasalahan upah kerja, izin cuti, kesehatan yang menyebabkan hak-hak dasar pekerja tidak terpenuhi.

"Kalau perusahaan skala kecil mungkin kita masih memakluminya. Tapi kalau sudah skala besar, ini jadi masalah," ujar Luthfi.

Kondisi inilah yang membuat serikat buruh dan pekerja di Kabupaten Malang mencoba untuk merumuskan permasalahan tersebut bersama Disnaker Kabupaten Malang.

Konteks mewujudkan HIP yang zero conflick, tentunya tidak bisa hanya dilakukan oleh perusahaan dan pekerja saja. Tapi keterlibatan pemerintahan juga berperan cukup penting. Walaupun dalam berbagai keterbatasan yang ada.

"Kita pun tentunya tidak menyukai untuk berdemo apabila permasalahan normatif ini bisa terselesaikan dengan cara musyawarah," tukas Luthfi kepada MalangTIMES.

Dia juga menyambut baik atas undangan semi resmi dari Disnaker dalam berbagai upaya menjembatani kepentingan antara perusahaan dan pekerja.

Karena, kata Luthfi, peran Disnaker walaupun dalam keterbatasan sangat berperan dalam mewujudkan zero conflick. "Kita berharap banyak kepada Disnaker," ujar Luthfi.

Disinggung tentang persoalan yang dihadapi oleh buruh saat ini, ia mengatakan sampai saat ini ada 10 perusahaan yang bersengketa dengan karyawan dan berujung di Peradilan Hubungan Industri (PHI). "Ya masalahnya sudah berjalan satu hingga dua tahun. Sekarang masih proses," pungkas lelaki berkuncir ini. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Malang Raya, Hari Effendi. Dia menyampaikan, sampai saat ini memang masih terjadi pelanggaran normatif yang dilakukan oleh perusahaan. 

"Kebanyakan yang dilanggar adalah izin sakit, kesehatan dan cuti tahunan," ujar Hari yang menaungi pekerja di 20 perusahaan se-Malang Raya ini.

Dia juga menegaskan pelanggaran normatif yang dilakukan perusahaan tentunya kalau tidak terlalu banyak, pekerja masih bisa memakluminya. Misalnya dari 10 hak normatif pekerja, ada 3-5 yang tidak terpenuhi hak normatifnya karena kondisi tertentu.

"Jadi pekerja pun masih menolerirnya. Tapi kalau sudah sampai 8 yang dilanggar ini menjadi masalah besar," tegas Hari.

Kondisi-kondisi tersebut inilah yang ditampung oleh Disnaker Kabupaten Malang dalam upaya menjembatani dan melakukan pembinaan terhadap hubungan industrial di Kabupaten Malang.

"Kita tentunya sangat senang ada berbagai informasi dan aduan dari pekerja. Ini sebagai bahan kita untuk menindaklanjutinya. Walaupun fungsi kita hanya dalam pembinaan saja," kata Yoyok Wardoyo.

Tapi, lanjutnya, dengan metode komunikasi, koordinasi yang intensif dan saling mengisi, akan membuat berbagai persoalan yang ada bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Intinya jangan sampai permasalahan semakin meluas dan tidak berujung pada penyelesaian yang saling menguntungkan,"pungkas Yoyok.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top