Ini Penilaian Dirjen Perimbangan Keuangan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediasro Teguh Widodo memukul gong didampingi Bupati Malang, Rendra Kresna (kiri) di Pendopo Agung Kabupaten Malang (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediasro Teguh Widodo memukul gong didampingi Bupati Malang, Rendra Kresna (kiri) di Pendopo Agung Kabupaten Malang (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediasro Teguh Widodo menilai diseminasi pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang sangat bagus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Hal itu ditegaskan ketika menghadiri acara 'Diseminasi Dana Desa Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa' yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Nomor 7, Kota Malang, Jumat (13/10/2017) siang.

"Kami melihat pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Malang sangat bagus dan terintegrasi sesuai dengan program kebutuhan pemerintah desa. Bahkan Kabupaten Malang menjadi terbaik nomor dua di Jawa Timur tentang cara pengelolaan dana desa setelah Banyuwangi," kata Boediarso di hadapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang dan ratusan perangkat desa se-Kabupaten Malang yang hadir dalam acara tersebut. 

Dia mengatakan potensi dana desa di Kabupaten Malang sangat besar berbanding lurus dengan jumlah kepadatan penduduknya.

"Potensi Kabupaten Malang sangat besar sekali, apalagi pembangunannya ditopang dengan potensi pariwisatanya. Ini luar biasa sekali mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya," ucapnya.

Tak hanya itu saja, Boediarso mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan Kabupaten Malang, mampu menjadi pioner bagi daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana desa untuk kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya.

"Kami berharap diseminasi dalam pengelolaan dana desa dapat diterapkan secara optimal, terintegritasi dan profesional," jelasnya.

Boediarso mengungkapkan Pemkab Malang terus meningkatkan pelayanan publik dalam memberikan layanan pada masyarakat desa dengan baik, sehingga permasalahan dalam mengentaskan kemiskinan akan semakin berkurang.

Selain itu juga getol memajukan pembangunan desa dan memperkuat pembangunan masyarakat desa sesuai dengan sasaran programnya. Dimana sasaran program meliputi perencanaan keuangan yang sesuai dengan program pembangunan desa tersebut.

"Pemkab Malang harus mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, mengentaskan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan," ujarnya.

Terlebih, secara nasional rata-rata anggaran dana desa setiap desa tahun 2015 sebesar Rp 772 juta, lalu ada kenaikan di tahun 2016 sekitar Rp 1,14 miliar, dan tahun ini anggaranya sebesar Rp 1,3 miliar.

Usai memberikan pemaparan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediasro Teguh Widodo meresmikan acara dengan pemukulan gong di dampingi Bupati Malang, Rendra Kresna di Pendopo Agung Kabupaten Malang. 

Setelah meresmikan, pihaknya mengunjungi stand pameran produk hasil BUMDes di wilayah Kabupaten Malang seperti olahan susu, jamu tradisional, hasil pertanian dari Desa Pujon Kidul. Kemudian produk dari BUMDes Desa Rejosari, Bantur yaitu stik porang, bakso porang dan dodol porang.

Pewarta : imam syafii
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top