Lewat Kegiatan Diseminasi, Pengelola Dana Desa Diharapkan Semakin Pesatkan Pembangunan

Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna memberikan sambutan dalam diseminasi dana desa dalam optimalisasi mendukung pemberdayaan dan perekonomian masyarakat desa (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)
Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna memberikan sambutan dalam diseminasi dana desa dalam optimalisasi mendukung pemberdayaan dan perekonomian masyarakat desa (foto: Imam Syafii/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Bupati Malang, Rendra Kresna terus mendorong perangkat desa dalam mengoptimalkan dana desa dalam mendukung pemberdayaan dan perekonomian masyarakat di masing-masing desa di Kabupaten Malang.

Hal itu disampaikan Rendra Kresna dalam menghadiri kegiatan diseminasi dana desa dalam optimalisasi dana desa guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jalan Agus Salim Nomor 7, Kota Malang, Jumat (13/10/2017) siang.

Menurut pria yang akrab disapa Bung Rendra, bahwa melalui kegiatan diseminasi dana desa ini dapat membuat pembangunan desa di Kabupaten Malang semakin berkembang pesat. Selain itu membawa dampak yang positif dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan di lingkungan masyarakat desa.

"Kami ingin seluruh perangkat/pendamping desa yang mengikuti kegiatan ini paham dan mampu bagaimana cara mengelola dana desa dengan baik dan akuntabel. Serta mereka bisa mengelola dana desa terintegrasi, sebab dana desa menjadi penggerak ekonomi di pedesaan," jelas Rendra.

Sebab, pemerintah pusat sekarang ini sering membahas pergeseran paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada kawasan perdesaan. Misalkan perubahan fokus pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada kawasan perkotaan, tetapi juga meletakan kawasan perdesaan sebagai subyek pembangunan.

"Sesuai peraturan era sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum ada jaminan yang konsisten terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa," katanya.

Bahkan seringkali muncul kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah yang justru memangkas hak masyarakat desa untuk mandiri. Tak hanya itu saja peraturan itu dapat mengatur desanya sendiri dengan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Malang patut bersyukur dengan terbitnya Undang-Undang tersebut. Itu bukti adanya perhatian yang serius melalui kebijakan pemerintah pusat melalui berbagai kegiatan yang aktif dalam mendukung pembangunan wilayah perdesaan di Kabupaten Malang.

"Sehingga hal ini secara langsung sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Serta tidak ada lagi permasalahan penyelewengan dana desa," paparnya di hadapan ratusan perangkat desa yang hadir dalam acara tersebut.  

"Kami sangat bangga dengan mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat terhadap desa-desa di wilayah Kabupaten Malang, bahwa perangkat desa sangat membutuhkan pendampingan dan wawasan agar semakin memahami setiap hal terkait dana desa yang tepat sasaran," harap Rendra.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, DR Boediarso Teguh Widodo, dan perwakilan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pewarta : Imam Syafii
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top