Wali Kota Malang Digugat (9)

Wali Kota Malang Berdalih Penunjukan Sekda Sepenuhnya Hasil Penilaian Provinsi

Wali Kota Malang Moch Anton. (Foto: Dokumen MalangTIMES)
Wali Kota Malang Moch Anton. (Foto: Dokumen MalangTIMES)

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Moch Anton angkat bicara soal gugatan Pengadilann Tata Usaha Negara (PTUN) yang diajukan dua penggawanya. Selain mengaku bahwa kasus tersebut dia serahkan ke Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Anton secara tersirat juga menyebut bahwa gugatan itu salah sasaran. 

Ditemui usai agenda Peringatan Hari Jadi ke 72 Provinsi Jawa Timur, Anton menguraikan bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan tertutup dengan enam calon sekretaris daerah (sekda) di rumah dinas. Pertemuan itu dilakukan sebelum agenda uji kompetensi dan penilaian di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Jawa Timur pada Juli 2017 lalu.

"Saat itu keenamnya sudah saya panggil, jadikan satu kumpul di rumah dinas (rumdin), Pak Jarot tapi tidak hadir," urainya.
Enam orang yang dimaksud Anton yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Kota Malang Mulyono. Juga Wasto yang saat itu menjabat kepala Barenlitbang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang Abdul Malik, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tri Widyani Pangestuti, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Malang Supranoto.

"Saya sampaikan saat itu, dari enam akan muncul satu saja sekda. Kenapa, karena tidak mungkin sekda enam orang. Jadi saya minta yang lima memberi support kepada yang terpilih," terang pria yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang itu. Dia berharap setelah adanya penetapan sekda, maka semua kinerja calon-calon tersebut kembali seperti sedia kala.

Enam orang itu lalu menjalani uji kompetensi selama tiga hari pada 10-13 Juli lalu. Hasilnya, muncul tiga nama dengan nilai tertinggi yang direkomendasikan sebagai calon sekda. Tiga nama itu yakni Wasto, Abdul Malik dan Jarot Edy Sulistyono. Ketiganya lalu menjalani tahap lanjutan. 

Berdasarkan informasi sumber MalangTIMES, dari hasil penilaian tersebut Wasto dan Abdul Malik mendapatkan nilai yang seimbang. Sementara nilai Jarot di posisi buncit. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Anton sempat tampak gelagapan dalam menjawab.

Terutama saat ditanya mengapa yang dipilih adalah Wasto meski nilainya sama dengan Abdul Malik. "Kan nilainya dari sana dan dari sini, dari badan diklat sekaligus dari panitia seleksi," elaknya.
"Sebetulnya kewenangan ini (penilaian sekda) di provinsi. Jadi kalau ada pihak yang kurang puas ya langsung saja ke provinsi. Penilaiannya bagaimana, saya tidak tahu sama sekali," terangnya. Anton juga berulang kali menyebut bahwa proses pemilihan sekda sudah sepenuhnya dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Yang jelas sudah sesuai aturan. Kalau ada yang tidak puas, ditanyakan ke badan diklat, bukan urusan kami," ujarnya lagi.
Mengenai penilaian dari pansel, Anton mengaku dia melibatkan pihak-pihak independen. Yakni akademisi dari empat universitas di Kota Malang. Yakni dari Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Gajayana (Uniga) Malang, dan STIE Malangkucecwara Malang (ABM). "Jadi penilaiannya itu silahkan ditanyakan ke pansel langsung," tegasnya. 

Anton juga enggan menyebut jika gugatan yang dilakukan anak buahnya itu merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan. Dia pun telah menyerahkan semua proses hukum yang berjalan ke Bagian Hukum Setda Kota Malang. Dia juga tidak melayangkan teguran atau respons langsung terhadap Jarot dan Mulyono.

Anton juga tidak mempermasalahkan jika munculnnya gugatan ini membuat elektabilitasnya menurun jelang Pilkada 2018 mendatang. "Sudahlah biarkan saja, namanya orang ada yang puas ada yang tidak. Saya sabar saja," ujarnya. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top