Wali Kota Malang Digugat (8)

Lihat Ada Kejanggalan, Dewan Segera Temui KASN dan Panggil Pansel Sekda

Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Subur Triono saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Subur Triono saat ditemui di gedung dewan. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Masalah gugatan terhadap Wali Kota Malang menjadi perhatian serius jajaran DPRD Kota Malang. Terutama pada Komisi A yang bertugas menjadi pengawas jalannya pemerintahan. Dalam rapat komisi, dewan menemukan beberapa kejanggalan dalam prosedur pemilihan sekretaris daerah (sekda) pada medio Juni-Agustus lalu.

"Kemarin (12/10/2017) masalah gugatan itu dibahas serius. Komisi A sudah ancang-ancang datang ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ujar Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Subur Triono.

Rencananya lembaga legislatif akan bertolak ke Jakarta, Senin mendatang. Subur menguraikan, kunjungan kerja ke KASN akan membahas beberapa poin. Diantaranya berkonsultasi ke KASN sebagai bentuk tindakan dewan menjalankan fungsi pengawasan. Juga mencari pejelasan mengenai mekanisme lelang jabatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

"Masalah lelang jabatan sekda dan proses yang dilalui pemkot itu sudah benar atau salah. Sebetulnya setiap hearing kami sudah mengingatkan masalah sekda. Tapi kata badan kepegawaian daerah (BKD) sudah sesuai," jelas Subur.

Lelang jabatan Sekda Kota Malang sendiri dimulai Juni lalu. Sebab sekda yang tengah menjabat, Idrus Ahmad, memasuki masa purna tugas per 1 Agustus. Jajaran pimpinan Pemkot Malang berharap mendapatkan sekda dari lingkungan internal, alias tidak mendapat limpahan dari provinsi. Sehingga, dilakukan mekanisme lelang jabatan yang diselenggarakan oleh panitia seleksi (pansel).

Selain mendatangi KASN, pihak dewan juga akan melakukan hearing dengan pihak-pihak terkait. "Dan kalau perlu, tim panitia seleksi dipanggil semua, ada rekasayasa nggak. Prosesnya sudah sesuai ketentuan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) tidak," tuturnya. Meski demikian, pemanggilan tersebut masih akan menunggu hasil konsultasi dari KASN.

Mengenai adanya kecurigaan pihak penggugat atas rekayasa pemilihan sekda, Subur menganggap hal tersebut wajar. "Ya wajar (kalau ada kecurigaan). Terutama masalah mekanisme, saya menilai aturan memang ada yang janggal dalam proses mutasi dan rotasi yang dilakukan," ujarnya.

Kejanggalan itu karena dari jabatan setingkat kepala dinas untuk menjadi sekda akan ada kenaikan eselon. Dari eselon II menjadi eselon I. Padahal, menurut Subur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kewenangan promosi tidak di Pemkot Malang.

"Karena jadi sekda kan naik eselon. Apa itu mutasi, perputaran di jabatan yang setingkat, yang diatur di PP seperti itu," tegasnya. 
Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Kota Malang Choeroel Anwar menyayangkan gugatan tersebut. Komisi A DPRD Kota Malang akan mengambil jalan tengah terkait kasus ini, karena selama ini belum mendapatkan laporan dan baru mengetahui dari pemberitaan media. "Saya kira akan berpengaruh ke kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata politisi Golkar ini.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top