Menguak Bisnis Kendaraan Sirine di Malang (1)

Kendaraan Memakai Sirine Sering Merampas Hak Pengguna Jalan di Kota Malang

Ilustrasi
Ilustrasi

MALANGTIMESPengguna jalan memilki hak yang sama atas pemanfaatan jalan raya tanpa terkecuali. Namun, dalam beberapa hal pengguna jalan harus mengalami keadaan di mana hak mereka terampas oleh pengguna jalan VIP.

Kendaraan yang dimaksud adalah ambulans yang sedang membawa pasien, pemadam kebakaran, maupun kendaraan yang melintas dengan pengawalan voorijder kepolisian.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 pasal 14 ayat 1 poin a menegaskan bahwa tugas Polri tidak hanya melakukan pengaturan tapi pengamanan dan penjagaan jalan.

Pengamanan jalan dilakukan dengan memberikan isyarat pada kendaraan kepolisian menggunakan sirine maupun lampu rotator.

Penggunaan voorijder dan sirine serta lampu rotator pun diatur dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam pasal 59 UU  No 22 tahun 2009 menyebutkan lampu sirine hanya boleh digunakan untuk kendaraan kepolisian, ambulans, pemadam kebakaran, rescue, kendaraan bermotor tahanan, dan beberapa kendaraan lain.

Begitu pula dengan fungsi pengamanan jalan dengan kendaraan voorijder. Undang-undang no 22 tahun 2009 pasal 134 pun telah mengaturnya.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hanya pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia yang boleh dikawal menggunakan kendaraan dilengkapi sirine di jalan raya.

Mengacu pada UUD 1945, pimpinan lembaga Negara yang dimaksud adalah DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan mahkamah Konstitusi (MK).

Tidak hanya itu, kendaraan untuk kepentingan tertentu juga diperkenankan menggunakan fasilitas pengawalan voorijder dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dibenarkan undang-undang. 

Faktanya, beberapa orang memanfaatkan voorijder untuk kepentingan pribadi. Bahkan banyak pejabat yang rela memberikan sejumlah uang demi sebuah pengawalan.

Hal tersebut membuat pengguna jalan merasa terganggu. Seringkali, saat di traffic light terdengar suara sirine voorijder yang melengking tanda pengguna jalan harus menyingkir. Padahal, mereka yang dikawal bukanlah pejabat negara apalagi presiden.

Hal lain yang ditemukan MalangTIMES adalah sirine yang dipasang tidak pada tempatnya. Maksudnya, sirine dipasang pada kendaraan di luar ketetapan undang-undang seperti motor gede (moge), kendaraan willys milik komunitas-komunitas dan beberpa kendaraan lain.

Bahkan ada juga oknum yang menggunakan ambulans tidak  sebagaimana mestinya. Seringkali, pengemudi ambulans sebenarnya tidak mengangkut orang sakit dan tidak sedang akan melakukan pertolongan tapi menyalakan sirine sambil memaksa pengguna jalan lain menepi.

Melihat permasalahan tersebut, lantas siapakah sebenarnya yang berhak menggunakan fasilitas seperti sirine dan voorijder di jalanan? Bolehkah menggunakan jasa voorijder untuk kepentingan yang tidak mendesak? Simak ulasan MalangTIMES di seri berikutnya.

Pewarta : Hezza Sukmasita
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top