Pelantikan Ketua Baru DPRD Kota Malang Tunggu Acc Pemprov Jatim

Calon ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim saat menemui awak media usai rapat paripurna internal. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Calon ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim saat menemui awak media usai rapat paripurna internal. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejak ditetapkan mengisi kekosongan kursi ketua DPRD Kota Malang pada 3 Oktober lalu, hingga hari ini (12/10/2017) belum ada kepastian tanggal pelantikan Sekretaris DPC PDIP Kota Malang Abdul Hakim.

Siang tadi, Hakim tetap menjadi peserta rapat paripurna penetapan pergantian ketua dewan. Rapat internal tersebut masih dipimpin tiga wakil ketua dewan dan hanya dihadiri jajaran anggota dan sekretariat DPRD Kota Malang. Hakim mengungkapkan, rapat internal tersebut merupakan tahapan penyiapan berkas yang akan diajukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). "Pelantikannya nunggu acc (persetujuan) dari provinsi. Berkas akan segera kami kirim, masa tunggu verifikasinya sekitar 14 hari. Jadi pelantikan kemungkinan baru akhir bulan ini, antara 26-30 Oktober," ujar Hakim. 

Dalam rapat paripurna itu, seluruh anggota dewan menyetujui penunjukan Hakim sebagai penggannti M Arief Wicaksono. Seperti diketahui, Arief  mengundurkan diri dari jabatan ketua karena masih menjalani proses hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 188.4/0/35.73.200/2017 tentang Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Kota Malang masa jabatan 2014-2019 yang ditandatangani oleh tiga wakil ketua dewan. 

Hakim sendiri mengaku akan segera bekerja setelah ada surat keputusan itu. "Yang terdekat tentu akan bertemu dengan ketua-ketua komisi untuk membicarakan program ke depan. Termasuk juga melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif," ujar pria yang sebelumnya menjabat ketua Komisi B DPRD Kota Malang itu. 

Selain itu, agenda reses atau dengar pendapat ke masyarakat juga segera digelar. "Reses juga harus segera, agar bisa mendengar aspirasi masyarakat," paparnya. Aspirasi itu, lanjut Hakim, akan disampaikan ke Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang. Nantinya, suara masyarakat itu juga akan digodok dalam program-program pemerintahan selain dari usulan musrenbang. 

Soal kinerja dewan, Hakim juga mengaku akan segera mengevaluasi soal pembentukan peraturan daerah (perda) yang belum banyak di hasilkan di tahun anggaran 2017 ini. "Kalau ada kendala, kendala apa harus ditemukan dan diselesaikan. Kalau ada perubahan peraturan dari pusat, juga akan disesuaikan. Target saya dalam dua tiga bulan bisa selesai," tegasnya. (*)

Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top