Wali Kota Malang Digugat (7)

BKD Tegaskan Mekanisme Pemilihan Sekda Sudah Sesuai Rekomendasi KASN

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Dra. Anita Sukmawati (dok malangtimes.com)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Dra. Anita Sukmawati (dok malangtimes.com)

MALANGTIMES - Munculnya gugatan pada Wali Kota Malang Moch Anton atas Surat Keputusan (SK) pengangkatan sekretaris daerah (sekda) tak lepas dari proses panjang seleksi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang mengklaim bahwa mekanisme lelang jabatan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Kepala BKD Kota Malang Anita Sukmawati mengungkapkan bahwa dalam proses penentuan sosok sekda, seluruh tahapannya dilaksanakan oleh panitia seleksi (pansel). "Saya belum tahu (soal gugatan itu). Penunjukan (sekda) sudah sesuai prosedur, tetapi kami hanya sekretariat. Yang melakukan sepenuhnya pansel," ujar Anita saat diitemui di Balai Kota Malang.

Untuk diketahui, Pansel Lelang Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Pemkot Malang bernomor 001/Pansel-JPTPMLG/VI/2017 tersebut terdiri dari tujuh orang. Tiga di antaranya dari pihak pemerintah, yakni dari perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), BKD, dan juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Malang yang saat itu dijabat Idrus Ahmad.

Sementara empat sisanya merupakan akademisi yang merupakan rektor-rektor universitas terkemuka.
Anita menguraikan, sejak awal Pemkot Malang mendapat keleluasaan dalam menentukan mekanisme pemilihan sekda. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberi dua pilihan.

"Pertama, menggunakan sistem lelang terbuka. Yang kedua, boleh pakai sistem rotasi dan mutasi," papar mantan kepala dinas koperasi ini.

Saat itu, lanjut Anita, pihak pemkot memilih menggunakan sistem lelang terbuka dengan menyusun kepanitiaan khusus. Lelang jabatan sekda mulai dibuka pada 8 Juni hingga 5 Juli 2017. Lelang itu bisa disebut tidak berhasil, sebab pesertanya tidak memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan.

Untuk melanjutkan ke tahap seleksi administrasi dan kompetensi, diharuskan ada minimal empat pendaftar. "Tahap pertama, tapi yang daftar cuma dua, Pak Mulyono dan Jarot Edy Sulistyono. Kan lelangnya tidak bisa dilanjutkan," tuturnya. 
"Nah, itu kami laporkan lagi ke KASN, munculah surat balasan yang tegas membolehkan pakai rotasi dan mutasi," tegasnya. Dalam surat yang dikirim oleh KASN bertanggal 31 Juli, ada beberapa persayaratan calon sekda yang direvisi. Salah satunya soal batas usia. Dalam tahap pertama, usia maksimal sekda yakni 56 tahun pada 31 Juli 2017.

Surat dari KASN, menurut Anita ada kelonggaran. Jika menggunakan sistem rotasi dan mutasi, usia maksimal adalah 58 tahun. "Beberapa daerah, termasuk Kota Malang kesulitan mendapatkan calon sekda yang memenuhi kriteria batas usia itu. Akhirnya, boleh lebih dari 56 tahun," ujarnya.

Setelah surat dari KASN turun, pansel melanjutkan seleksi dengan melakukan uji kompetensi pada enam calon yang direkomendasi. Selain Jarot dan Mulyono, ada empat pejabat lain yang masuk daftar.

Yakni Wasto yang saat itu menjabat kepala Barenlitbang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang Abdul Malik, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tri Widyani Pangestuti, dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Malang Supranoto. "Intinya kami hanya melakukan sesuai rekomendasi KASN," pungkasnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Aditya Fachril Bayu
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top