Revolusi dalam Tubuh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malang (1)

Ubah Stigma Negatif Masyarakat, Dinas Penanaman Modal Benahi Internal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang saat menjelaskan berbagai hal kebijakan dalam
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang saat menjelaskan berbagai hal kebijakan dalam 'revolusi' kedinasannya melayani masyarakat (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Keengganan masyarakat secara langsung mengurus berbagai perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Malang dipengaruhi adanya asumsi yang berkembang tentang keribetan, lamanya pengurusan serta bertele-telenya pelayanan.

Asumsi tersebut sangatlah kuat hidup dalam masyarakat. Walaupun permasalahan yang sebenarnya berada pada dua pihak dalam hal tersebut. Yaitu di sisi masyarakat, saat mengurus perijinan memakai pihak ketiga (calo). Sisi lainnya ada pada sumber daya manusia petugas di DPM PTSP sendiri.

Hal inilah yang membuat Mursyidah, Kepala DPM PTSP Kabupaten Malang melakukan 'revolusi' dalam tubuh instansinya sendiri untuk menghapus stigma negatif masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya.

"Untuk berubah kita harus berani memulainya dari dalam dulu. Baru setelah itu keluar," kata Mursyidah Kepala DPM PTSP Kabupaten Malang, Kamis (12/10) kepada MalangTIMES.

Revolusi yang dijalankan mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang ini adalah melakukan evaluasi total terhadap sumber daya manusia yang ada di kantornya.

Komitmen melayani secara total menjadi batu pijakan pertama dalam evaluasi internal tersebut. "Setelah hal itu kita cek ulang seluruh standar operasional prosedur (sop). Yang sudah tidak relevan dengan aturan dan kebutuhan, kita pangkas semua," ujar Mursyidah yang didampingi oleh sekertaris dinas dan kepala bidang-nya.

Hasilnya, cukup membuat Mursyidah yang terbilang baru menduduki kursi DPM PTSP sekitar bulan September 2017 bisa tersenyum.

Pemangkasan waktu pelayanan perizinan telah cukup mendapat apresiasi positif masyarakat dan menggeser sedikit demi sedikit stigma negatif. 

"Izin trayek yang dulu mungkin bisa lama sekali keluarnya, sekarang cukup 1 jam selesai. Untuk SIUP kecil pun sekarang hanya butuh 2 jam selesai, mas," tutur Mursyidah.

Sedangkan untuk SIUP besar, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang membutuhkan survei lapangan, serta adanya surat rekomendasi dari dinas terkait lainnya, memang masih belum bisa secepat perizinan kecil.

"Untuk ini kita terus koordinasi dengan dinas-dinas terkait agar waktu pelayanan juga bisa dipangkas. Kita arahkan nanti dengan sistem pelayanan online satu pintu," terang Mursyidah.

Selain hal tersebut, promosi potensi investasi yang dimiliki di Kabupaten Malang yang sangat kaya dan beragam, juga akan kembali dimaksimalkan. Yaitu melalui Media Sosial (medsos) atau pun online.

Tim dalam desk pariwara tersebut telah terbentuk dan siap untuk mulai bekerja dalam menyiarkan secara cepat, masif, dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat dan pengusaha melalui medsos dan online.

"Ini tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang ingin mengetahui potensi investasi. Melalui media online dan medsos kan lebih cepat dan luas nanti penyebarannya," ucap Mursyidah.

Terpenting, masih lanjut Mursyidah, mental melayani dan komitmen seluruh sumber daya manusia di DPM PTSP kini terus diasah dan dipertajam. Karena dunia pelayanan dalam pemerintahan semakin cepat berubah menyesuaikan dengan dinamika dalam masyarakat di luar sana.

Pewarta : Nana
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top