Wali Kota Malang Digugat (3)

Soal Gugatan ke Wali Kota, Dua Pejabat yang Namanya Tercantum sebagai Penggugat Pilih Irit Bicara

illustrasi MalangTIMES
illustrasi MalangTIMES


MALANGTIMES - Wali Kota Malang Moch Anton mendapat gugatan dari dua anak buahnya yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik Pemkot Malang Mulyono. Saat ini gugatan itu ditangani Pengadilan Tata Usaha negara (PTUN).

Namun, baik Jarot maupun Mulyono tidak banyak memberi tanggapan. Meskipun, kedua nama mereka tertera dalam gugatan dengan nomor perkara 115/6/2017/PTUN.SBY.

Saat dikonfirmasi MalangTIMES, Jarot enggan berkomentar soal gugatan itu. Dalam surat gugatan itu, nama Jarot tertera sebagai pihak Penggugat I. "Itu informasi dari mana. Tidak ada gugat-gugatan," ujarnya singkat.

Hal yang senada disampaikan Mulyono saat ditemui di ruang kerjanya di Balaikota Malang. Dia tidak serta merta membantah atau membenarkan soal pengajuan gugatan itu.

Dalam surat gugatan, namanya tertera sebagai pihak Penggugat II. Mulyono mengaku saat ini posisinya sebagai staf yang mendukung kerja pimpinan.

"Saya pingin komentar, tapi saya ini suporter. Kalau disuruh keplok-keplok ya keplok-keplok (tepuk tangan), suruh meneng ya meneng (diam)," terangnya. 

Mengenai surat kuasa yang diberikan pada tiga pengacara dari kantor advokat Asmojodipati Lawyers, Mulyono mengelak karena dirinya saat itu belum kembali aktif. Pada 25 September lalu, Mulyono masih dalam masa cuti ibadah haji.

"Saya waktu itu baru pulang haji. Sudah di Malang tapi banyak menemui tamu di rumah. Saya baru aktif itu 2 Oktober," terangnya. 

Soal mekanisme penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Malang Nomor 821.2/200/36.73.403/2017, Mulyono mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif wali kota. Dia mengaku perlu menelaah apakah mekanisme penunjukan sekda sesuai dengan aturan atau tidak.

"Itu (penunjukan sekda) kan apa kata wali kota. Yang saya tahu, informasi dari awal katanya ada rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), ya silakan kalau memang harus begitu," ujarnya.

"Ya pastikan dulu sumbernya, itu benar atau nggak. Bisa saja nama saya dicatut," lanjutnya. Namun dia mengaku tidak tahu menahu siapa yang terindikasi mencatut namanya. Dia mengaku saat ini tidak lagi mencari kerumitan.

Bahkan, terkesan tidak ambil pusing mengenai adanya gugatan pada walikota meski posisinya sebagai staf ahli hukum.

"Terserah, siapapun, apa saya harus marah-marah kalau dicatut. Ya biarkan saja. Saya on going, harus santai saja daripada pikiran ikut pusing," pungkasnya. 

Lalu seperti apa tanggapan Pemerintah Kota Malang soal adanya gugatan pada wali kota dan lika-liku pemilihan Sekda Kota Malang? MalangTIMES akan menguraikannya dalam berita selanjutnya. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top