Wali Kota Malang Digugat (2)

Dua Mantan Calon Sekda Ajukan Wali Kota Malang ke Meja Hijau

Salinan berkas gugatan yang diajukan Jarot Edy Sulistyono dan Mulyono ke PTUN. (Foto: Istimewa)
Salinan berkas gugatan yang diajukan Jarot Edy Sulistyono dan Mulyono ke PTUN. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Wali Kota Malang Moch. Anton tengah dihadapkan ke meja hijau oleh dua penggawanya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sidoarjo secara resmi menerima gugatan dengan nomor perkara 115/6/2017/PTUN.SBY yang diajukan pada 28 September lalu itu. 

Berdasarkan salinan berkas yang diperoleh MalangTIMES, gugatan tersebut diajukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Pemkot Malang Mulyono. Keduanya menunjuk tiga pengacara dari Kantor Advokat Asmojodipati Lawyers untuk menangani gugatan itu.

Tiga pengacara tersebut adalah W. Tuhu Prasetyanto, Teguh Prasetyo Nur W, dan Erwin Riqi Rendra. Para advokat yang juga bertindak sebagai penasihat hukum itu medapat surat kuasa dari Jarot dan Mulyono pada 25 September lalu.

Melalui pengacaranya, kedua pejabat eselon II itu menggugat wali kota Malang yang saat ini dijabat Anton. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa yang dipersoalkan Jarot dan Mulyono adalah kebijakan Anton dalam pengangkatan sekretaris daerah (sekda) Kota Malang. Padahal, baik Jarot maupun Mulyono sebelumnya sama-sama mengincar jabatan sekda. Keduanya mengikuti proses lelang jabatan sekda yang diselenggarakan Pemkot Malang. 


Seperti yang tertera dalam objek gugatan, yakni Surat Keputusan (SK) Wali Kota Malang Nomor 821.2/200/36.73.403/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Malang atas nama Drs Wasto SH MH. Dalam salinan gugatan tersebut, diiuraikan bahwa SK yang dipermasalahkan terbit pada 4 Agustus 2017 lalu. Penerbitannya bersamaan dengan pelantikan sekda terpiilih oleh wali kota.

Catatan MalangTIMES, pada saat yang sama, juga dilantik 112 pejabat lain. Di antaranya kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang yang sebelumnya dijabat Wasto. 

Di halaman kedua surat yang dikirim ke PTUN itu, juga dijelaskan bahwa prosesnya telah sesuai dengan tenggat waktu pengajuan gugatan yang ditentukan undang-undang. Tepatnya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Bunyinya, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Jika dihitung, gugatan yang masuk ke PTUN pada 28 September itu berselang 55 hari dari penetapan SK.

Mengapa kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut menggugat atasannya? Simak wawancara MalangTIMES dalam laporan khusus Wali Kota Malang Digugat Anak Buahnya ke Meja Pengadilan edisi berikutnya. (*)

Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top