Kritik Metode Pendaftaran Parpol, PDI Perjuangan Kabupaten Malang Nilai KPU Ambil Gampangnya Saja

Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Sri Untari Bisowarna menyampaikan kritiknya atas metode KPU terutama mengenai Sipol yang seringkali terkendala dengan jaringan, Rabu (11/10) (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Sri Untari Bisowarna menyampaikan kritiknya atas metode KPU terutama mengenai Sipol yang seringkali terkendala dengan jaringan, Rabu (11/10) (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - PDI Perjuangan Kabupaten Malang melalui Plh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melakukan kritik atas metode yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam tahapan pendaftaran peserta Pemilu 2019.

Kritik tersebut didasarkan pada beban administrasi, terutama mengenai input Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang terbilang baru dilaksanakan di tahun ini kepada seluruh parpol yang akan mengikuti pemilu 2019.

"Kesannya KPU sekarang ambil gampangnya saja. Kita parpol yang berjibaku dengan berbagai kendala yang ada, terutama dalam input Sipol yang jadi syarat wajib," kata Plh Ketua DPC PDI Perjuangan Sri Untari Bisowarno, Rabu (11/10) di kantor cabangnya.

Padahal, masih kata Sri, untuk penguasaan input Sipol pun, KPU hanya melakukan pelatihan satu kali saja kepada parpol. Tentunya, dengan kondisi tersebut membuat parpol harus berjibaku untuk memenuhi berbagai prasyarat KPU.

Kendala lain mengenai pemakaian Sipol tersebut, adalah jaringan yang terkadang tidak stabil. Apalagi pada saat seluruh parpol di Indonesia melakukan input pada server KPU.

"Hal ini membuat input berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Jaringan menjadi sangat penting dan berpengaruh bagi parpol apalagi saat lemot," ujar Sri kepada MalangTIMES yang mendorong Bandwitch KPU seharusnya ditambah lebih besar.

Dulu, sistem pendaftaran parpol tidak mempergunakan Sipol, sehingga lebih mempermudah dalam proses pendaftarannya. Parpol hanya mengumpulkan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA), dicatat dan disetor KPU.

Kini, parpol diwajibkan untuk melakukan input ke Sipol, dengan menyertakan e-KTA dan e-KTP serta mensinkronisasikannya sesuai nomor urutnya.

"Ini semua butuh waktu panjang. Padahal petugas KPU Kabupaten/Kota kan banyak untuk hal ini. Tapi, tidak apa-apa, kita siap untuk ini," tegas Sri yang didampingi pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

Kesiapan tersebut dibuktikan dengan persiapan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang yang akan mendaftar hari ini ke KPU Kabupaten Malang. "Iya ini sedang menata seluruh dokumen untuk kita bawa ke KPUD. Semua sudah siap diberangkatkan," ujar Sri.

Kritikan dari PDI Perjuangan kepada KPU tersebut sebagai bentuk jawaban atas maraknya imbauan terhadap parpol untuk melakukan pendaftaran yang akan ditutup tanggal 16 Oktober 2017. "Jadi agar KPU pun siap-siap. Bukan hanya parpol yang dioyak-oyak saja tentang kesiapannya," pungkas Sri. 

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top