Kok Bisa? Kota Malang Makin Berkembang Padahal Belum Punya Aturan Penanaman Modal

Ilustrasi
Ilustrasi

MALANGTIMES - Pertumbuhan investasi di Kota Malang kian pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terbukti dengan maraknya pembangunan perumahan, perhotelan, pusat perbelanjaan, hingga sektorpariwisata dan pendidikan.

Namun ironis, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan investasi di daerah.

Salah satunya dari segi regulasi. Pemkot Malang belum punya aturan khusus berupa peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal kerja sama dan penanaman modal.

"Acuan kami selama ini berdasarkan aturan dari pusat, berupa undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP). Belum ada peraturan yang dibuat oleh Pemkot Malang sendiri," ujar Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Malang Sony Bachtiar. 

http://cdn-img.jatimtimes.com/images/2017/10/01/Kegiatan_Kajian_Kerjasama_Penanaman_Modal_DPM-PTSP_Kota_Malang_beberapa_waktu_laluDaSKr.jpg

Sony menguraikan, yang digunakan sebagai referensi kerja sama dan penenaman modal terdiri dari beberapa aturan. Di antaranya soal kerja sama antardaerah yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian kerja sama aset daerah yang diatur dalam PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

Sementara untuk jalinan kerja sama dengan luar negeri yang beberapa waktu terakhir tengah digencarkan, Pemkot Malang mengacu pada UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sedangkan kerja sama penyediaan infrastruktur tertuang dalam Perpres 38 Tahun 2015 tentang Perjanjian Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Meski sudah ada aturan pusat, tetapi daerah memiliki karakter tersendiri yang bisa dikembangkan. Harapannya, dapat memicu iklim investasi dan penanaman modal semakin tumbuh pesat.

"Kami berharap akan ada regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Jadi kebutuhan perda khusus memang cukup mendesak," terangnya. 

Untuk itu, tahun anggaran ini pihaknya berupaya mulai menyusun draft rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk diajukan ke lembaga legislatif yakni DPRD Kota Malang.

"Akhir September ini kami mulai melakukan kajian kerja sama dan penanaman modal. Kami juga menggandeng unsur akademisi beserta swasta sebagai mitra kerja untuk memformulasikan ranperda," tegasnya. 

http://cdn-img.jatimtimes.com/images/2017/10/01/Infografis_Empat_Rujukan_Aturan_Investasi_Referensi_Pemerintah_Kota_Malang_sebelum_Peraturan_Daerah_DisahkantQsPS.jpg

Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif positif, menurutnya pemerintah daerah harus memperhatikan proses kerjasama antar daerah.

Untuk meningkatkan potensi yang ada, diperlukan regulasi yang mendukung. Karena ada beberapa poin yang tak seirama dengan peraturan yang dibuat dalam undang-undang sebelumnya.

"Apalagi dengan adanya kebijakan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus terus berinovasi, maka kami tidak punya alasan untuk tidak melakukan pembaharuan," pungkasnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Aditya Fachril Bayu
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top