Rumuskan Strategi, Pemkot Malang Kejar Target Pengentasan Kawasan Kumuh

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Program untuk Percepatan Pencapaian Gerakan 100-0-100 di Kota Malang bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Program untuk Percepatan Pencapaian Gerakan 100-0-100 di Kota Malang bersama Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ditargetkan rampung pada 2019 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih memiliki pekerjaan rumah (PR) berupa penanganan kawasan kumuh. Dari 29 kelurahan yang terkategori kumuh, hingga 2017 ini masih ada 10 kelurahan yang harus dituntaskan. Sepuluh kelurahan yang masuk kategori kumuh itu adalah Kelurahan Purwantoro, Kelurahan Bandulan, Kasin, Bareng, Gadingkasri, Penanggungan, Samaan, Kiduldalem, Sukoharjo, dan Oro-Oro Dowo. 

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso mengatakan pengentasan kawasan kumuh itu tidak bisa dilakukan oleh Pemkot Malang sendiri. "Pengentasan kawasan kumuh ini dilakukan keroyokan, oleh pusat, provinsi, dan kota. Target kami menyelesaikan 10 kelurahan yang masih memiliki kawasan kumuh," ujar Erik. Menurut dia, penanganan kawasan kumuh tahun 2017 memakai pendanaan APBD Kota Malang dan APBN. Pendanaan dari APBN  melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). 

Sedangkan APBD Kota Malang menangani kawasan kumuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). "APBN di Kemen PUPR melalui satker PKPBM Provinsi Jawa Timur melakukan pembangunan jalan serta pembenahan saluran di kawasan Sanan, Kelurahan Purwantoro. Itu contoh kawasan yang didanai oleh APBN," imbuh Erik. 

"Pekerjaan yang dilakukan oleh DPUPR bisa berdasarkan lokasi prioritas penanganan kumuh di SK kumuh Kota Malang serta berdasarkan masukan dari musrenbang," lanjutnya. Beberapa kelurahan yang mengajukan penanganan kawasan kumuh di daerahnya Kelurahan Ciptomulyo dan Bandulan.

Di kelurahan ini ada permintaan pemeliharaan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). "Memang pekerjaan dilakukan keroyokan untuk menghasilkan zero kawasan kumuh. Tidak bisa kami pecahkan sendiri," tegasnya. Pekerjaan yang dilakukan untuk penanganan kawasan kumuh antara lain pembuatan IPAL dan pemeliharaan, pembangunan jalan paving, drainase, juga septic-tank komunal. 

Untuk melakukan percepatan, pihaknya juga menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Program untuk Percepatan Pencapaian Gerakan 100-0-100 di Kota Malang bersama dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Fasilitator Gerakan 100-0-100 Dirjen Cipta Karya PUPR Srimulyatini Respati mengungkapkan, saat ini progres Kota Malang sudah cukup baik.
"Pemerintah pusat terus mengucurkan anggaran ke daerah yang kinerja perbaikannya bagus, salah satunya Kota Malang," ujar Ninik, sapaan akrabnya. 

Ninik menambahkan, selain penanganan fisik dengan bantuan anggaran pusat, pemkot juga diharapkan mampu memberikan arahan agar masyarakat tidak kembali ke pola hidup yang menyebabkan kumuh. Misalnya dengan tegas melakukan penindakan atas bangunan liar yang berdiri. "PR-nya lebih ke pembinaan. Kalau infrastruktur sudah diitangani tapi mental masyarakatnya tetap, ya akan muncul kawasan-kawasan kumuh baru," ucapnya.  (*)

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top