KPK OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (5)

MCW Beber Gurita Korupsi Pemerintah Kota Batu

Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) saat merilisi gurita korupsi Kota Batu, pagi ini (17/9/2017). (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) saat merilisi gurita korupsi Kota Batu, pagi ini (17/9/2017). (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, rekanan swasta, serta beberapa pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mendapat respons sejumlah lembaga.

Malang Corruption Watch (MCW) menyebut terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 35,4 miliar sepanjang 2009-2016 lalu.

Pagi ini (17/9/2017) MCW merilis gurita korupsi Kota Batu di kantor MCW Jalan Joyosuko Metro 42A, Merjosari. MCW mencatat terdapat sepuluh dugaan kasus korupsi dan pproyek yang diduga bermasalah yang menjadi perhatian. Yakni dugaan korupsi penunggakan pajak hiburan 2010-2014 oleh tiga penyelenggara wahanan wisata dengan potensi kerugian Rp 24 miliar. Lalu pengurangan pajak piutang hiburan atas dasar SK Walikota sebesar Rp 2,2 miliar. 

Juga korupsi PT Batu Wisata Resourch (BWR) atas dana penyertaan modal pada 2014 dengan potensi kerugian Rp 1,2 miliar. Ditambah lagi korupsi roadshow "Batu Shining Invesment 2015" yang dianggarkan Rp 3,7 miliar.

"Pengadaan jasa event organizer (EO) yang tidak menggunakan mekanisme pengadaan yang benar menyebabkan kerugian Rp 1 miliar. Sayangnya kasus itu berhenti pada pemain lapangan saja, tidak sampai pada aktor kunci yang menginstruksikan tidak rasuah itu," ujar Badan Pekerja MCW Buyung Jaya Sutrisna. 

MCW juga menyorot pembangunan Block Office Among Tani  yang dianggarkan pada 2009-2016. Pembangunan tersebut sempat terhenti beberapa tahun akibat adanya persoalan penganggaran dan proses pengadaan tanah.

"Ada anggaran negara Rp 252 miliar yang digunakan. Kasus ini sedang ditangani Kejaksaan Tinggi, akan tetapi hingga hari ini tidak ada kejelasan," urai Buyung. 

Bukan hanya itu, ada juga dugaan korupsi tukarguling Dadap Rejo pada 2011 silam. Terdapat perbedaan harga yang mencolok dalam tukar guling tanah antara Pemkot Batu dengan pihak swasta.

"Kasus itu berpotensi merugikan negara Rp 7,5 miliar dan sempat ditangani oleh Polres Kota Batu. Akan tetapi, informasinya kasus ini distop tanpa ada penjelasan," tuturnya. 

Yang terbaru, lanjut Buyung, pembangunan taman Block Office Among Tani dan pembangunan GOR Gajahmada pada 2016 lalu. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor yang sama, yakni PT GA dan bulan lalu sempat ramai terkait aliran dana terhadap beberapa pihak. 

Nilai proyeknya pun puluhan miliar, tepatnya Rp 29 miliar untuk GOR dan Rp 5 miliar untuk taman.

"Sempat  terjadi OTT oleh Tim Saber Pungli Kemenpolhukam bersama Polres Kota Batu. Sayangnya, OTT ini tidak jelas dan justu bermasalah dan sekarang ditangani oleh pihak Polda Jatim," tegasnya.

"Selain itu ada juga beberapa pengadaan yang berpotensi bermasalah dalan anggaran 2016 dan 2017 ini," tambah Buyung.

Pada 2016, terdapat enam mata anggaran yang tidak memiliki urgensi dan rawan disalahgunakan. Pertama, pengadaan mebelair Block Office Ammong Tani oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Batu. "Nilainya Rp 35 miliar, hanya untuk memenuhi hasrat kenyamanan dan kemewahan saja," terangnya. 

Selain itu ada pengadaan di bagian protokolerdan rumah tangga untuk wali kota dan wakil wali kota senilai Rp 8,2 miliar. Juga pencitraan program Pemkot Batu memalui bagian humas senilai Rp 5,4 miliar. Ditambah proyek asrama mahasiswa Rp 2,68 miliar dan pembangunan TPA Tlekung yang dianggarkan Rp 13  miliar. "Proyek itu tidak selesai tepat waktu, bahkan masih bermasalah," tegasnya. 

MCW juga mengurai tujuh pengadaan dalam APBD Pemkot Batu tahun anggaran 2017 ini yang berpotensi bermasalah. Yakni program peningkatan jalan dan jembatan oleh dinas pekerjaan umum senilai Rp 15,67 miliar.

Program rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan Rp 12,64  miliar. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi Rp 5,6 miliar. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp 14,26 miliar. 

Juga program pengembangan wilayah strategis Rp 15,65 miliar dan pegadaan mesin pengolah sampah Rp 15 miliar. "Sempat beredar kabar tentang proyek mebelair, tahun ini dianggarkan Rp 10 miliar  ditambah anggaran rehabilitasi rumah dinas Rp 5 miliar," terangnya. 

MCW juga memberi pernyataan sikap bersama masyarakat Kota Batu untuk mendukung penuh pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK di Kota Batu.

Mereka juga meminta KPK untuk segera menyampaikan informasi terkait kabar adanya OTT tersebut dan segera menetapkan tersangka.

"Kami juga mendesak KPK untuk juga menyelesaikan seluruh dugaan korupsi yang ada di Kota Batu," pungkasnya. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top