KPK OTT Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (3)

OTT KPK Terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko Diduga Terkait Proyek Mebeler Senilai Rp 5,4 Miliar

Balaikota Among Tani Kota Batu. OTT yang dilakukan KPK terkait dengan pengadaan mebeler di kantor tersebut (Foto : Dok/BatuTIMES)
Balaikota Among Tani Kota Batu. OTT yang dilakukan KPK terkait dengan pengadaan mebeler di kantor tersebut (Foto : Dok/BatuTIMES)

KOTA BATU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Batu terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama empat orang lainnya diduga terkait dengan suap proyek mebeler senilai Rp 35 rupiah di Pemkot Batu.

Proyek mebeler ini merupakan program Pemkot Batu untuk melengkapi sarana dan prasana di Balai Kota Among Tani.

Proyek ini sempat menjadi sorotan banyak pihak termasuk Malang Corruption Watch (MCW). Secara umum pegiat antikorupsi ini mengeritisi ketidakcermatan Pemkot Batu dalam melakukan distribusi anggaran.

Penyusunan APBD Kota Batu 2017 disinyalir telah mengabaikan asas keadilan dan kemanfaatan terhadap masyarakat.

Kepala Divisi Advokasi MCW, Atha Nursasi mengatakan, pada komposisi belanja TA 2017, Pemkot lebih mengutamakan biaya internal pemerintah daripada belanja untuk kebutuhan masyarakatnya.

Komposisi belanja daerah yang keliru ini berimbas pada kurangnya anggaran yang diberikan di sektor pendidikan.

Dalam APBD 2017 yang nilainya mencapai Rp 800 milyar lebih, katanya, anggaran pendidikan misalnya seharusnya mendapatkan jatah sekitar Rp 160 milyar. Namun ternyata, tahun ini sektor pendidikan khususnya di belanja langsungnya hanya mendapatkan jatah Rp 36,2 miliar.

“Ini menunjukkan bahwa belanja kebutuhan wajib bagi masyrakat semakin dikurangi hanya semata-mata untuk memenuhi hasrat kepentingan internal pemerintah,”ungkapnya Atha.

Atas tidak adanya asas keadilan dan pemanfaatan untuk masyarakat, MCW menilai ada beberapa anggaran APBD Kota Batu yang berpotensi bermasalah.

Pertama, pengadaan mebelair di Perkantoran Terpadu atau Block office (BO) Batu senilai Rp 5,4 miliar. Kedua, taman BO senilai Rp 10,2 miliar, dan TPA Tlekung senilai Rp 13 miliar.

“Ketiga anggaran di atas hanya untuk memenuhi hasrat kenyamanan dan kemewahan saja. Adapun khusus TPA Tlekung, sampai saat ini masih bergantung dan tidak ada kejelasan terkait keberlanjutan pembangunannya,”jelas Atha.

Seperti diuraikan dalam dua berita sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko di rumah dinasnya, Sabtu (16/9/2017) pukul 13.30 WIB.

Petugas  KPK yang berjumlah 16 orang menangkap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama Philip, seorang rekanan sekaligus pemilik Hotel Amarta Hills Batu.

KPK  juga sudah menyita barang bukti (BB) berupa uang tunai yang saat ini belum diketahui jumlahnya.

Tidak hanya Eddy Rumpoko, penangkapan juga dilakukan kepada ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Edi Setiawan dan disita satu tas berisi uang yang belum diketahui jumlahnya.

Saat ini, Eddy Rumpoko bersama empat orang lainnya sedang berada di Kantor KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top