Pemkot Malang Digrebek KPK, Ada Apa? (44)

Bawahannya Resmi Tersangka, Abah Anton Pilih Wait and See

Wali Kota Malang HM Anton (Dok/MalangTIMES)
Wali Kota Malang HM Anton (Dok/MalangTIMES)

?MALANGTIMES - Penetapan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Jarot Edy Sulistyono yang juga mantan kepala dinas pekerjaan umum, ditanggapi kalem oleh Wali Kota Malang Moch Anton. Menurutnya, hingga saat ini belum ada kepastian keterlibatan salah satu anak buahnya itu. 

"Kalau saya ngomong ini belum, kan masih ada proses-proses selanjutnya," ujar  Anton saat ditemui awak media. 

Meski dalam rilis resmi yang disampaikan KPK sore ini telah menyebut Jarot, politisi PKB itu memilih untuk wait and see. 

"Tersangka itu kan biasa setelah semuanya ada pembuktian. Kita tunggu aja lah, sampai sejauh mana," tuturnya. 

Terlebih menurutnya, sebagai kepala daerah dia belum mendapat informasi resmi dari lembaga antirasuah itu.

Anton berharap, jika pun ada yang terlibat, baik dari legislatif ataupun eksekutif, tidak mengganggu kinerja pemerintahan. 

Sebab berdasarkan pantauan MalangTIMES, sepanjang siang tadi gedung DPRD Kota Malang melompong. Sebagian anggota dewan tengah dinas luar ke Surabaya, sementara lainnya hilang bak ditelan bumi. 

"Harapan kami kinerja semua elemen pemerintahan tetap jalan, jangan sampai pelayanan terganggu. Kan kasihan masyarakat," ujar wali kota jebolan ITN Malang itu.

Anton masih belum berani mengungkapkan sikap Pemkot Malang terkait penetapan Jarot sebagai tersangka. Meski demikian pihaknya tentu akan kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku. 

"Soalnya dalam sprindik (surat perintah penyidikan) yang ditunjukkan (oleh KPK) tulisannya hanya satu, Arief  Wicaksono. Kaitannya dengan anggaran APBD Perubahan 2015, utamanya soal Jembatan Kedungkandang," paparnya.

Soal proses perubahan anggaran 2015 tersebut, Anton menegaskan bahwa dirinya sudah berupaya menolak. 

"Saya kurang tahu apa ada seperti itu (proses suap pemulusan mata anggaran proyek di APBD). Yang jelas, waktu itu saya berpikiran sebelum proses hukum selesai di kepolisian saya tidak akan lakukan (pembangunan Jembatan Kedungkandang. Pokoknya saya delete (anggarannya)," terang Anton.

Pada 2015 lalu, proyek Jembatan Kedungkandang dianggarkan Rp 30 miliar di APBD induk Kota Malang. "Ada koreksi saat APBD perubahan, apalagi waktunya (untuk pengerjaan) nggak nutut. Anggaran itu jadi silpa. Silpa 2015 jadi cukup besar, sekitar Rp 300 miliar," terangnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Angga .
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top