Pemkot Malang Digrebek KPK, Ada Apa? (43)

Resmi, KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Suap di Pemkot Malang

Tangkapan layar suasana rilis resmi KPK oleh jubir Febri Diansyah, sore ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11//8/2017).
Tangkapan layar suasana rilis resmi KPK oleh jubir Febri Diansyah, sore ini di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11//8/2017).

MALANGTIMES - Pertanyaan soal siapa di balik tindak rasuah di Kota Malang akhirnya terjawab. Hari ini Jumat (11/8/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara resmi merilis tiga nama tersangka.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan,  Jakarta, petang tadi.

"Terkait kasus di Kota Malang. Ada dua perkara yang disidik melibatkan tiga tersangka," ujar Febri. Dalam dua kasus tersebut, KPK menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moh Arief Wicaksono sebagai tersangka.

Kasus pertama, Arief ditetapkan sebagai tersangka penerima suap berupa hadiah atau janji, yang diduga berasal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

"MAW diduga menerima hadiah atau janji dari JES, Kadis PUPPB Pemkot Malang tahun 2015," kata Febri.

Suap tersebut disebut terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Dalam perkara ini, Arief dan Jarot ditetapkan sebagai tersangka. "Keduanya, MAW dan JES, telah ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya.

Pada perkara kedua, lanjut Febri, Arief selaku Ketua DPRD Kota Malang, diduga menerima suap berupa hadiah atau janji terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedung Kandang, dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016 pada 2015.

Nilai proyek pembangunan jembatan tersebut yakni Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multiyears tahun 2016 sampai 2018. Suap tersebut diduga diberikan oleh Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.

Pada kasus pertama, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak pemberi suap di perkara pertama ini, Jarot dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian pada perkara kedua, Arief selaku penerima suap disangkakan dengan pasal yang sama dengan perkara pertama.

Sementara Komisaris PT EMK Hendarwan selaku pemberi suap di perkara kedua yang melibatkan Arief, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kedua kasus tersebut, Arief Wicaksono diduga menerima suap sebesar Rp 950 juta. Dari Jarot, Arief diduga menerima suap sebesar Rp 700 juta.

Gratifikasi ini untuk memuluskan pembahasan P-APBD 2015. Saat itu, Jarot masih menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU-PPB) Kota Malang. 

Perkara kedua, lanjut dia, terkait penganggaran kembali proyek Jembatan Kedung Kandang pada APBD 2016 di tahun 2015.

Dalam hal ini Arief diduga menerima suap Rp 250 juta dari tersangka lain, yakni Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.

"Nilai proyek tersebut Rp 98 miliar dengan pengerjaan multiyears yang direncanakan tahun 2016-2018," lanjutnya.

Dalam penyidikan perkara tersebut, lanjut Febri, penyidik sejak Rabu (9/8/2017) sampai hari ini (11/8/2017) menggeledah sejumlah tempat.

Penyidikan hari pertama, KPK memeriksa kantor wali kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rumah pribadi Jarot, rumah dinas dan pribadi Arief, dan kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). 

Hari kedua, penggeledahan dilakukan di kantor DPRD Kota Malang, serta rumah dinas dan pribadi wali kota.

Sementara hari ini, di dua lokasi yakni kantor badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (barenlitbang, dulunya badan perencanaan pembangunan daerah/bappeda) serta kantor Unit Layanan Pengadaan (UPL) Setda Kota Malang.

"Penyidik menyita pembahasan APBD dan proyek yang terkait. Ada juga beberapa Hp unsur pimpinan dan anggota dewan, juga Hp pejabat pengadaan," terangnya. 

Selain itu, tim penyidik juga menyita sejumlah uang dalam beberapa bentuk mata uang. Rinciannya ada Rp 20 juta, 955 dolar singapura, dan 911 ringgit.

"Uang tunai itu dari MAW. Barang bukti ini akan dianalisa dan dipelajari lebih lanjut untuk kebutuhan penyidikan," ujarnya. 

Febri menegaskan bahwa proses  tersebut masih akan berlanjut. "Pemeriksaan saksi dilaksanakan minggu depan di Kota Malang," pungkasnya.

Editor :
Publisher : Angga .
Sumber : Malang TIMES (JatimTimesNetwork)
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top