Pemkot Malang Digrebeg KPK, Ada Apa? (39)

Penggrebekan KPK Terkait Soal Jembatan Kedungkandang, Begini Kisah Kasusnya

Proyek Jembatan Layang Kedungkandang (dok. MALANGTIMES)
Proyek Jembatan Layang Kedungkandang (dok. MALANGTIMES)

MALANGTIMES - Proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kota Malang makin mengarah pada kasus Jembatan Kedungkandang. Indikasi tersebut telah diberitakan MalangTIMES saat penggeledahan hari pertama di Balai Kota Malang, Rabu (9/8/2017).

Juga sempat ditegaskan oleh Wali Kota Malang Moch Anton. "Surat yang sampai ke saya, soal proyek Jembatan Kedungkandang dalam APBD 2015 Kota Malang," ujar Anton pada awak media. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek tersebut mulai digarap pada era kepemimpinan Wali Kota Malang Peni Suprapto.

Selama tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015, proyek pembangunan jembatan Kedungkandang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, dengan nilai yang berbeda. Pada 2012, anggaran sebesar Rp 40 miliar. Pada tahun berikutnya, 2013, anggaran pembangunan Jembatan Kedungkandang sebesar Rp 48 miliar.

Sementara pada 2014, muncul lagi anggaran untuk proyek yang sama sebesar Rp 50 miliar. Kemudian, pada APBD 2015, muncul kembali anggaran sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk proyek yang sama sebesar Rp 30 miliar. Padahal, saat itu proyek pembangunan tengah diberhentikan akibat masalah hukum yang belum tuntas.

Yang menarik, pada dua tahun anggaran, yakni 2012 dan 2013 tidak semua anggaran terserap.
Proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang terhenti sejak Juli 2013 dan akhirnya terbengkalai. Saat itu, Pemkot Malang memutus hubungan kerja sama dengan pihak kontraktor, yakni PT Nugraha Adi Taruna karena terkait dugaan penyimpangan penggunaan anggaran proyek jembatan tersebut.


Aroma dugaan korupsi dalam proyek itu semakin terlihat setelah adanya hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Hasil audit tersebut menyatakan bahwa proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang telah merugikan negara sebesar Rp 9,7 miliar. Kerugian sebesar Rp9,7 miliar itu karena PT Nugraha Adi Taruna asal Surabaya itu tidak mengembalikan uang jaminan ke Pemkot Malang, baik jaminan asuransi sebesar Rp 7 miliar maupun jaminan uang pelaksanaan sebesar Rp 2,7 miliar.

Hingga saat ini, pengusutan tersebut belum tuntas. Nah, yang menjadi pertanyaan, tampaknya ada pihak-pihak yang ngotot melanjutkan proyek yang seharusnya dihentikan dulu sampai permasalahan selesai dan bisa dipertanggungjawabkan. Mata anggaran proyek tersebut muncul dua kali berturut-turut di APBD 2014 dan 2015.

Pada tahun anggaran 2014, pemkot telah menyediakan dana sebesar Rp 50 miliar. Namun tidak digunakan karena kasus hukum belum tuntas. Kemudian, pada APBD 2015, muncul kembali anggaran sebelum Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk proyek yang sama sebesar Rp 30 miliar. Salah satu dugaan yang muncul adalah ada indikasi perjanjian antara beberapa pihak untuk memuluskkan proses penganggaran tersebut. 

"Saat itu pihak dewan menegaskan bahwa sudah clear. Jadi dianggarkan. Tapi pas perubahan anggaran keuangan (PAK), sama Abah (Wali Kota Malang Moch Anton) anggarannya suruh menghapus, dialihkan ke yang lain," ujar salah satu sumber MalangTIMES. 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top