Pemkot Malang Digrebek KPK, Ada Apa? (36)

Ini Cerita Miris di Balik Pemeriksaan 13 Jam KPK di Dinas PU Kota Malang

Tim KPK saat penggeledahan di Kantor DPUPR, Rabu (9/8/2017) malam. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Tim KPK saat penggeledahan di Kantor DPUPR, Rabu (9/8/2017) malam. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Di balik pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang pada Rabu (9/8/2017) kemarin yang berjalan selama 13 jam lebih, menyisahkan cerita miris dan mengaharukan.

Pasalnya, selama 13 jam lebih kepala dinas, kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi) dan sebagian pejabat struktural, HP dan KTP mereka disita oleh tim penyidik KPK.

Akibatnya, mereka sama sekali tidak mempunyai akses komunikasi dengan keluarga yang pastinya khawatir dan menunggu kepulanggannya ke rumah.

Pemeriksaan di Kantor DPUPR dimulai pukul 9.30 WIB. Para pejabat struktural di dinas ini harus rela menyerahkan HP mereka untuk disita pihak KPK selama pemeriksaan berjam-jam berlangsung.

Salah satunya dialami seorang pejabat struktural DPUPR yang HP dan KTPnyadisita berinisial WST. Saat ditemui di sela pemeriksaan, raut wajahnya terlihat lesu, sedih dan penuh kekhawatrian. 

Bayangkan, selama 13 Jam ia tidak diperbolehkan meninggalkan tempat dan hanya boleh berkutat di seputaran kantor DPUPR dan tidak bisa menghubungi siapapun termasuk keluarganya..

"Tidak bisa kemana-mana rasanya kayak dipenjara, ya biasa pulang kerja sambil nyusul anak dari sekolah, tapi hari ini ketika ada pemeriksaan KPK jadi tidak bisa menjemput anak. Saya juga tidak bisa memberi kabar kalau orang tuanya ini tidak bisa jemput pulang ke sekolah. Serasa berdosa sekali menerlantarkan anak dan menunggu tanpa ada pemberitahuan dari orang tuanya", jelasnya di sela pemeriksaan.

"Saya juga bingung apa maksud dan tujuanya kami disuruh mengumpulkan HP dan KTP sampai pukul 23.00 WIB. Paling tidak jangan selama itu lah, biar kami bisa menghubungi dan memberi kabar keluarga kalau tidak bisa menjemput maupun guru anak saya. Otomatis kalau kayak begini keluarga akan merasa khawatir akan terjadi apa-apa dengan saya" tambahnya.

Selain WST, kisah haru lainnya juga dialami YL. Kebiasaan pulang kerja pada sore hari yang selalu disambut keluarga, terpaksa harus ditunda saat diperiksa KPK. Bukan karena pemeriksaan KPK, ia merasa bersedih karena merasa mentelantarkan sang anak.

"Serasa kaya mau nangis saya, bukan karena masalah pemeriksaan KPK, melainkan kepikiran anak saya. Biasa habis mahgrib minta disuapin dan tidurnya juga minta saya temenin. Tapi sekarang saya masih di kantor, gak tahu bagaimana nasib anak saya di rumah. Belum lagi mempersiapkan besoknya untuk sekolah, mau menghubungi keluarga di rumah tapi gak hafal nomornya karena nomornya ke save di HP yang disita KPK. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan anak saya di rumah", harap wanita berhijab ini.

Selain itu, hal yang membuat lebih miris lagi akibat adanya pemeriksaan KPK adalah ketika mereka mengalami keterlambatan pencairan gaji, dimana pada saat itu mereka sangat membutuhkan.

"Ya mau bagaimana lagi, seharusnya gaji cair Rabu (9/8/2017), tapi dengan adanya pemeriksaan KPK jadi mundur. Padahal saya sudah bilang ke keluarga kalau gajinya cair Rabu untuk membayar hutang. Jadi tak suruh untuk hutang lagi untuk kebutuhan di rumah, ya mudah-mudahan tidak terkendala masalah gaji dan mundur lagi," tandas GG salah satu pegawai outsourching di Kantor DPUPR Kota Malang.

Editor :
Publisher : Raafi Prapandha
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top