MALANGTIMES - Kesehatan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pembangunan manusia menjadi prioritas kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dipimpin Bupati Dr H Rendra Kresna.
Berbagai kebijakan dan strategi yang diambil Pemkab Malang, seperti program home care, peningkatan status puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BLUD), serta Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), mulai menuai hasilnya.
Selain apresiasi masyarakat atas berbagai kebijakan yang secara langsung berekses pada peningkatan pelayanan kesehatan para tenaga kesehatan, juga membuat beban anggaran daerah untuk orang sakit mengalami penurunan setiap tahun.
"Semakin sadar masyarakat atas kesehatan, maka akan semakin sedikit orang sakit. Penurunan ini tentunya berpengaruh pada anggaran daerah Kabupaten Malang yang diperuntukkan bagi puskesmas," kata Rendra, Minggu (30/07) kepada MalangTIMES.
Penurunan orang sakit di 39 puskesmas yang ada di Kabupaten Malang secara langsung memengaruhi porsi kebutuhan anggaran daerah yang peruntukannya juga untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk menambah sarana dan prasarana puskesmas, ada dana bantuan operasional kesehatan (BOK) berkat moncernya berbagai program kesehatan di Kabupaten Malang yang diapresiasi oleh pemerintah pusat. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatan dari APBN naik menjadi 5,05 persen dari tahun 2015 yang sebesar 3,45 persen.
Rendra mengatakan, berbagai inovasi kesehatan yan\ag telah dilakukan telah membuat pemerintah pusat maupun provinsi menaruh harapan banyak terwujudnya Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dari Kabupaten Malang.
"Lewat Germas sebagai tindakan preventif. akan lahir kesadaran dalam masyarakat betapa mahalnya kesehatan. Dari sisi kebijakan keuangan, juga akan berpengaruh cukup besar. Kita punya ruang sedikit longgar untuk pembangunan infrastruktur," terang ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini.
Rendra menambahkan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti jalan dengan panjang jalan kurang lebih 16 ribu kilometer yang merupakan terpanjang di Indonesia, masih menunggu untuk dibangun.
Dengan adanya penurunan orang sakit, dana yang biasanya dipakai untuk kebutuhan puskesmas bisa jadi berkurang. "Maka bisa dipergunakan dana tersebut untuk menambah anggaran fisik tersebut," ujar Rendra.
Peningkatan status puskesmas menjadi BLUD juga menjadi solusi dalam penambahan anggaran untuk bidang infrastruktur. Hal ini dikarenakan BLUD bisa merancang anggaran dan mengelolanya secara mandiri.
Data tahun 2016, pendapatan puskesmas dari pelayanannya bisa mencapai Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar. "Dengan perubahan status menjadi BLUD, bisa ditingkatkan pendapatannya. Tentunya perubahan tersebut juga wajib diikuti dengan pelayanan kesehatan yang lebih prima," kata Rendra.
Rendra juga berharap bahwa seluruh inovasi kesehatan yang ada di 10 puskesmas yang telah menjadi BLUD, yaitu puskesmas Turen, Gondanglegi, Dampit, Sumberpucung, Tumpang, Dau, Kasembon, Kepanjen, Singosari, dan Donomulyo, bisa juga diikuti oleh yang lainnya. "Mari kita tingkatkan terus derajat kesehatan karena dengan ini kita bisa jadi masyarakat dan bangsa yang kuat," ajak Rendra.
Dia juga berharap di wilayahnya, derajat kesehatan bisa terus meningkat. Dari 70 persen di tahun 2015 menjadi 76 persen di tahun 2016. "2017 saya yakin persentasenya semakin meningkat lagi," pungkasnya. (*)
