Pilgub Jatim Semakin Dekat, KPU Kabupaten Malang Rangkul Dispendukcapil dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih

Purnadi, Kadispendukcapil Kabupaten Malang menyatakan siap untuk bekerjasama dengan KPU Kabupaten Malang dalam pendataan daftar pemilih untuk persiapan Pilgub 2018, Senin (17/07) (Nana)
Purnadi, Kadispendukcapil Kabupaten Malang menyatakan siap untuk bekerjasama dengan KPU Kabupaten Malang dalam pendataan daftar pemilih untuk persiapan Pilgub 2018, Senin (17/07) (Nana)

MALANGTIMES - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) 2018 semakin dekat. Ada peraturan baru dalam ajang pemilihan gubernur kali ini, yakni tentang kewajiban kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemilih.

Adanya peraturan baru tersebut tentu akan menjadi permasalahan serius bila tidak segera dikoordinasikan dengan pihak terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang.

Pasalnya, jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP ada sekitar 30 ribu jiwa di Kabupaten Malang. "Dimungkinkan jumlah itu bertambah karena adanya kenaikan warga wajib e- KTP sejumlah 10 persen tiap tahunnya dari lulusan SMA dan SMK," kata Purnadi, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, Senin (17/07).

Kondisi inilah yang membuat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang akan semakin mengintensifkan koordinasi dan melibatkan Dispendukcapil dalam setiap proses penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan(DPSHP), hingga  Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Selain secara regulasi menitahkan seperti itu, yaitu di Peraturan KPU Kabupaten Malang No. 2/2017 juga memang di tingkat lapangan kita sangat perlu melibatkan Dispendukcapil," kata Santoko di Kantor KPU Kabupaten Malang.

Santoko melanjutkan, peraturan mengenai syarat daftar pemilih yang mewajibkan kepemilikan e-KTP yang merupakan wilayah Dispendukcapil, menjadi penting melibatkan Dispendukcapil.

“Syarat e-KTP sebagai entry data daftar pemilih melibatkan peran penting Dispendukcapil untuk melakukan verifikasi data tersebut dan menerbitkan surat keterangan agar bisa dimasukkan dalam DPT,” ujarnya. 

Purnadi, di kesempatan lain menyatakan kesiapannya untuk mendukung secara penuh KPU dalam melaksanakan aturan baru tersebut. 

“Dispendukcapil siap bekerjasama mengenai hal tersebut untuk tercapainya data pemilih yang akurat dan mutakhir," pungkasnya.

Tak hanya KPU yang terlihat sibuk untuk mengurus pemutakhiran tersebut, Partai Politik (Parpol) pun mulai terlihat sibuk melakukan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dengan basis kepemilikan e-KTP di KPU Kabupaten Malang.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top